Menteri Sri Mulyani Tegaskan Penerbitan Recovery Bond Bukan Pilihan Pertama

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku penerbitan surat utang recovery bond masih dalam kajian. Sebab, aturan mengenai surat utang ini belum masuk ke dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Perpu kemarin harus masukin ini kalau terjadi ini, mungkin tidak ya untuk recovery bond. Kami dengan BI membuka pintunya. Kalau tidak dipakai pintunya, alhamdulilah. Kalau dipakai ya kita kasih rambu-rambu," kata dia dalam video conference, di Jakarta, Rabu (1/4).

Sebelum melakukan penerbitan surat utang pemerintah juga akan memperhitungkan parameternya. Artinya bagaimana kondisi pasar saat ini jika pemerintah menerbitkan surat utang tersebut apakah rasional atau tidak.

"Itu semua definisikan. Sehingga kapan BI akan masuk, itu bukan first resort tapi backup plan supaya pasar bekerja rasional dan sedapat mungkin normal," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan ada beberapa hal yang masih harus dipertimbangkan ketika menerbitkan recovery bond. Seperti bagaimana rincian skenario dan penerbitannya seperti apa hingga kemampuan pasar.

"Kita tidak ingin bunga SBN melonjak tinggi, itu harus dihindari. Dengan demikian kenapa Perpu memungkinkan BI bisa ikut pasar perdana jadi kebutuhan pembiayaan terpenuhi suku bunga tidak terlalu tinggi," kata dia

Untuk bisa menerbitkan obligasi tersebut Kementerian Keuangan memang perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan (Perpu) khusus. Sebab, saat ini ada keterbatasan pembelian surat utang oleh BI. Otoritas moneter tersebut hanya bisa membeli surat utang dari pasar sekunder.

"Untuk jumlahnya kapan dan mulai kapan tunggu sabar, wong sabar itu subur," tandas dia.

Dibanding Lockdown, Sri Mulyani Nilai Perpu Lebih Jitu Selamatkan Rakyat Imbas Corona

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus berpikir keras untuk bisa menyelamatkan perekonomian negara dengan cara aman selama masa penyebaran virus corona (Covid-19).

Menteri Sri Mulyani menyatakan, lockdown atau karantina massal bukan menjadi pilihan lantaran opsi tersebut dapat menimbulkan kerusuhan besar-besaran, seperti yang terjadi di India.

"Seperti kita tahu, India sudah lockdown negaranya selama masa Covid-19 ini. Tapi lockdown malah membuat kondisi di India jadi chaos," ujar Menteri Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Rabu (1/4).

Oleh karenanya, pemerintah kemudian berpikir untuk mencari langkah aman menindaki dampak virus corona terhadap perekonomian nasional, yakni melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan kucuran anggaran Rp 405 triliun.

"Jadi seminggu ini kita terus bersama-sama lihat semua aspek, dan kemudian muncul dalam bentuk Perpu," kata dia.

"Ini landasan hukum awal yang kita pakai supaya Presiden (Jokowi) bisa instruksikan langkah extra ordinary. Sehingga bisa selamatkan masyarakat tapi ada landasan hukum," dia menandaskan.