Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Susi geram disebut dapat bayaran dari proyek reklamasi Benoa

Menteri Susi geram disebut dapat bayaran dari proyek reklamasi Benoa Menteri Susi Pudjiastuti. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram dengan beberapa pernyataan terkait reklamasi Teluk Benoa yang muncul di media sosial. Dirinya merasa difitnah karena disebut telah menerima bayaran agar bisa memberi perpanjangan‎ izin lokasi kepada PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) selaku pengembang kawasan.

‎"Isu di sosial media (terkait reklamasi Teluk Benoa) yang diskriminatif, tidak pantas. KKP dibilang mendapat fee," ujarnya dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/7).

Bos maskapai Susi Air tersebut mengungkapkan, sampai detik ini pihaknya belum mengeluarkan izin apapun kepada TWBI. Isu mengenai perpanjangan diakuinya memang akan diberikan, hal ini dilakukan agar TWBI bisa mengajukan izin Analisis Dampak dan Lingkungan (Amdal).

"Izin lokasi itu belum ada PP nya. PP yang ada dalam izin lokasi itu masih di Menkumham. Sementara izin lokasi diminta oleh investor, pengusaha, individual maupun perusahaan yang memerlukan Amdal," kata dia.

Lanjut Menteri Susi, penerbitan izin lokasi ada berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2016 di mana perpres tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). "Di mana atas dasar perpres itu, pengubahan wilayah tata hijau di Sarbagita itu diubah menjadi wilayah komersial. Makanya terbit izin lokasi," tuturnya.‎

"Jadi kita bukan di posisi untuk bisa menolak permohonan ini. Izin lokasi itu bukan untuk reklamasi, tapi untuk melaksanakan Amdal. Jangan menuduh yang tidak-tidak," pungkasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pejabat Pemprov Papua Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Insfrastruktur Hampir Rp2 Miliar
Pejabat Pemprov Papua Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Insfrastruktur Hampir Rp2 Miliar

Modusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Baca Selengkapnya
Mangkrak karena Pendanaan, Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bali Segera Ditenderkan
Mangkrak karena Pendanaan, Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bali Segera Ditenderkan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan proyek tol Gilimanuk-Mengwi yang mangkrak berbulan-bulan akan ditenderkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Bos Smelter Saat Sidang Pleidoi Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya, Bantu Negara Malah Masuk Penjara
Bos Smelter Saat Sidang Pleidoi Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya, Bantu Negara Malah Masuk Penjara

Pasalnya, kata dia, keterlibatannya dalam kerja sama dengan PT Timah dimulai atas dorongan nasionalisme.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Pastikan Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Kembali Berjalan September 2024
Menteri Basuki Pastikan Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Kembali Berjalan September 2024

Basuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.

Baca Selengkapnya
Proyek Air Bersih Senilai Rp8,8 Miliar di Flores Timur Sia-Sia, Warga Masih Terpaksa Beli
Proyek Air Bersih Senilai Rp8,8 Miliar di Flores Timur Sia-Sia, Warga Masih Terpaksa Beli

Kasus ini sedang dalam tahapan pendalaman oleh Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA
Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA

Raja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

Baca Selengkapnya
Mantan Ketua DPD Gerindra Malut Jadi Makelar Pengurusan 37 Izin Usaha Tambang
Mantan Ketua DPD Gerindra Malut Jadi Makelar Pengurusan 37 Izin Usaha Tambang

Muhaimin Syarif jadi tersangka dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya
Sederet Janji Anies saat Jadi Gubernur DKI Jakarta yang Sisakan Persoalan
Sederet Janji Anies saat Jadi Gubernur DKI Jakarta yang Sisakan Persoalan

Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok

Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya
Usai Diperiksa KPK, Menteri KKP Trenggono Bantah Terima Aliran Dana Terkait Korupsi Telkom
Usai Diperiksa KPK, Menteri KKP Trenggono Bantah Terima Aliran Dana Terkait Korupsi Telkom

Pernyataan ini disampaikan Trenggono usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari dua jam.

Baca Selengkapnya
Harvey Moeis dan Helena Lim Kecipratan Rp420 Miliar Hasil Korupsi Timah
Harvey Moeis dan Helena Lim Kecipratan Rp420 Miliar Hasil Korupsi Timah

Aliran uang itu semula dari mantan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya