Menteri Susi Harap Aturan Asing Dilarang Tangkap Ikan Tak Direvisi

Merdeka.com - Pemerintah masih belum merevisi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka di bidang penanaman modal. Sebab, diperlukan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) melalui pembukaan beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh penanaman modal asing (PMA).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan aturan pelarangan penangkapan ikan oleh asing 100 persen. Menurutnya, hal itu harus dipertahankan dalam upaya menjaga sumber daya alam laut milik rakyat Indonesia.

"Saya berdoa Pak Presiden tidak akan pernah revisi Perpres 44, karena itu komitmen beliau jaga sumber daya alam laut hanya untuk bangsa Indonesia," kata dia, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10).

Sebagai komoditas terbesar nomor dua yang diperdagangkan di dunia setelah minyak dan gas bumi (migas), sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia harus dilindungi. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara maritim harus memaksimalkan peluang tersebut.

"Komoditas nomor dua di dunia yang paling banyak diperdagangkan setelah migas, ya ikan. Barangkali kita ini baru tahu," terangnya.

Selain itu, Indonesia telah bergabung dalam Forum Friends of Ocean Action. Tujuan forum ini sejalan dengan The Sustainable Development Goals (SDGs) ke 14, yaitu melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. Salah satunya menciptakan Samudera Pasifik bebas IUU Fishing pada tahun 2020.

Menghadapi ini, para penangkap ikan ilegal tentu berusaha menggunakan cara legal untuk masuk Indonesia. Salah satu modus yang kerap dilakukan di negara lain yakni dengan membeli perusahaan dalam negeri.

"Sekarang kita ditekan dengan 2020 bilang tak boleh ada illegal fishing. Nah sekarang pelaku-pelaku illegal fishing cari rumah, dengan segala cara. Mereka juga berusaha dengan segala cara masuk ke Indonesia," tandasnya.