Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Susi Harap Pengadaan LKPP Laiknya Berbelanja di Amazon

Menteri Susi Harap Pengadaan LKPP Laiknya Berbelanja di Amazon Menteri Susi jelaskan proses penangkapan kapal buronan interpol. ©2018 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, mengatakan pemerintah dapat menjadikan Amazon sebagai contoh perusahaan yang baik dalam pengelolaan barang dan jasa. Secara sistem, menurutnya, perusahaan milik miliarder Jeff Bezos tersebut telah teruji terkoordinasi secara baik.

"Saya beli jaring di sana (Amazon) itu efisien. Amazon itu buat sistem bagus. Kita tender di KKP saja begitu sulitnya. Begitu banyak kesulitan yang kita buat sendiri sehingga untuk belanja anggaran barang dan jasa jadi tidak efisien," ucapnya di Jakarta, Kamis (20/12).

Pada kesempatan ini, Menteri Susi menyebutkan akuntabilitas perlu ditingkatkan dan dibenahi secara total untuk jajaran di kementeriannya. Dengan akuntabilitas, sambungnya, penyerapan anggaran dapat dioptimalkan untuk program pembangunan bagi masyarakat.

"Kalau kurang akuntabilitas, kita jadi tak bisa buat anggaran itu terserap untuk program pembangunan. Nelayan kecil kita faktanya masih tetap tidak punya kapal. Yang disalahkan nanti pasti Menterinya. Jadi saya minta pengadaan ini harus berubah," ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa harus digunakan secara jelas di ruang lingkup kementerian KKP. Dia berharap, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat memperbaiki pengelolaan anggaran barang dan jasa di KKP.

"Untuk kawan-kawan KKP, ini PR kalian semua. LKPP juga saya harap bisa jadi Amazon-nya sektor-sektor kementerian di mana kita semua bisa bergantung kepada LKPP dalam hal barang dan jasa. Sekaligus jadi sebuah sistem yang tak bisa di intervensi atau dipengaruhi," paparnya.

Terakhir, Menteri Susi berharap kerjasama dengan LKPP dapat meningkatkan profesionalisme di KKP. Itu agar KKP dapat dipercaya untuk meningkatkan anggaran barang dan jasa di tahun-tahun mendatang.

"Dari awal-awal saya menjabat anggaran Rp 13 triliun, turun jadi Rp 7 triliun sampai akhirnya pagu anggaran untuk tahun depan jadi Rp 5,8 triliun. Jadi saya harap kerjasama dengan LKPP dapat menjadi pintu untuk revitalisasi, kembalikan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di KKP," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha

Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.

Baca Selengkapnya
Prabowo Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6.0, Wujudkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah
Prabowo Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6.0, Wujudkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Gelar Sosilasisasi E-Katalog, LKPP Ajak UMKM Surakarta Naik Kelas
Gelar Sosilasisasi E-Katalog, LKPP Ajak UMKM Surakarta Naik Kelas

Dengan katalog elektronik, LKPP membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota

Baca Selengkapnya
Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia

Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Luhut di DPR
VIDEO: Galak Luhut di DPR "Jangan Cakar-Cakaran yang Tak Perlu, Senang Kalau Ada Masalah!"

Luhut pun meminta jangan senang jika ada masalah yang terjadi

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
Momen Kapolri Datang ke Bazar UMKM: Mana yang Harus Saya Endorse
Momen Kapolri Datang ke Bazar UMKM: Mana yang Harus Saya Endorse

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke bazar UMKM dan berkeliling untuk melihat satu persatu barang yang dijual di bazar tersebut.

Baca Selengkapnya
Mendag: Kebijakan E-commerce Harus Menguntungkan UMKM dan Majukan Marketplace
Mendag: Kebijakan E-commerce Harus Menguntungkan UMKM dan Majukan Marketplace

Kemendag telah mengembangkan kerja sama UMKM, ritel modern, lokapasar, dan lembaga pembiayaan, termasuk pembiayaan ekspor.

Baca Selengkapnya
Respon Belanja Masalah, Hendi Gandeng Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama
Respon Belanja Masalah, Hendi Gandeng Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama

SEB LKPP bersama Kemendagri diterbitkan, sebagai panduan dalam menjalankan pengadaan barang atau jasa di BLUD.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap Kunci Sukses Korea Selatan hingga Jepang jadi Negara Maju: Beli Produk Dalam Negeri!
Sri Mulyani Ungkap Kunci Sukses Korea Selatan hingga Jepang jadi Negara Maju: Beli Produk Dalam Negeri!

Pelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

Baca Selengkapnya
Hendi Harap IWAPI Jawa Tengah Berpartisipasi dalam Pengadaan Pemerintah
Hendi Harap IWAPI Jawa Tengah Berpartisipasi dalam Pengadaan Pemerintah

Hendi sendiri menekankan pentingnya partisipasi wanita dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Baca Selengkapnya