Menteri Susi marah banyak korporasi asing akali kuota ikan
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti marah dengan adanya perbudakan dalam pengelolaan ikan tuna. Selain itu, para korporasi asing banyak mengakali kuota ikan tuna bernilai jutaan dolar.
"Ini sudah tidak pantas dan tidak boleh lagi dilakukan. Selama ini kita mengaku sebagai bangsa beradab dan punya harkat martabat, dan terhubung dengan satu kesatuan ekonomi yang besar dan modern. Namun, melihat praktik perbudakan tetap saja tidak ada tindakan yang dilakukan," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (11/12).
Dia mencontohkan kasus lima ABK Indonesia tewas mengenaskan di offshore Angola. Keterbatasan di tengah laut, saking sulitnya air minum pun harus dijatahkan.
-
Siapa yang mengelola penangkaran penyu di Pulau Pandan? Pulau Pandan terpilih menjadi tempat penangkaran penyu semi alam yang dikelola langsung oleh Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP).
-
Mengapa pelikan tersedak ikan? Meskipun mungkin terdengar lucu, situasi tersebut menjadi kritis ketika ikan itu tersangkut dan sulit untuk dikeluarkan.
-
Siapa yang melakukan penusukan? Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban yang berusia 8 tahun itu mengalami kebutaan pernanen pada mata sebelah kanannya. Kejadian itu sendiri, terjadi pada 7 Agustus lalu.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Apa jenis ikan yang ditemukan? Ikan berjenis ikan siput 'genus Pseudoliparis' ini ditemukan di kedalaman sekitar 8.336 meter di bawah laut.
-
Siapa yang digugat Wulan Guritno? Puncak dari liku-liku perjalanan cinta Wulan adalah gugatannya terhadap Sabda Ahessa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Saya ingatkan kepada mereka semua, kita duduk di hotel bintang lima terus berbicara tentang kuota billion dollar penangkapan ikan tuna. Kita bicara tuna segar berharga ribuan dolar. Tapi saat yang sama, ratusan ribu ABK kapal hidup terjatah atas segelas air minum. Sekian ribu bekerja di laut puluhan tahun, mereka kita temukan hanya dengan satu kresek dan celana pendek," kata dia dengan nada meninggi.
Kemarahan Susi ditujukan kepada para pejabat negara anggota The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) yang menghalalkan perbudakan dalam pengelolaan ikan tuna.
"Saya mengingatkan, karena banyak negara berkembang tidak mampu mengelola lautnya. Harus menjual, mengkonsesikan, menyewakan lautnya untuk diambil hasil lautnya kepada negara mampu. Di mana kuota kesejahteraan untuk masyarakat pulau kecil tersebut," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku mendapat cerita dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diperparah dengan para pelaku industri pengolahan susu (IPS) yang mengimpor bukan dalam bentuk susu segar.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaDalam pameran internasional yang berlangsung selama 3 hari ini, KKP membawa 9 eksportir produk perikanan.
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaKapal Ikan Asing tersebut disangkakan dengan dugaan penggaran Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaKerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca Selengkapnya