Menteri Susi minta PSDKP bisa kurangi kesenjangan nelayan RI
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penghematan anggaran masih akan terjadi di tahun 2017. Dengan demikian, dia harus memastikan bahwa pemakaian anggaran negara di kementeriannya harus lebih teliti, lebih efisien, dan tepat sasaran.
"Kita harus memastikan setiap Rupiah yang kita pakai bisa membangkitkan ekonomi stakeholder kita. Memberikan efek domino pada pasar dan pelaku usaha perikanan," kata Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (20/1).
Dia menambahkan, gini ratio (kesenjangan) di Indonesia masih terus melebar, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi memicu ketidakstabilan, baik di bidang politik maupun sosial.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa target produksi perikanan Indonesia di tahun 2025? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
"Kita wajib melakukan affirmative policy untuk membagikan pemertaan kemakmuran dan kesejahteraan. Kita harus berpihak pada yang lemah dan tidak tidak mampu," imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melindungi nelayan tradisional. Sehingga, mereka bisa bersaing dengan nelayan modern, yang hanya bisa merusak lingkungan dan sumber daya laut.
"PSDKP harus mampu mengatasi ini sehingga permainan di laut bisa jadi seimbang dan setara. Melindungi ekosistem laut yang ada," jelasnya.
"Pesan presiden menjadikan laut masa depan bangsa bukan kata sederhana. Itu berarti laut harus kita jaga untuk tetap banyak ikannya dan bisa diambil turun temurun, dari generasi ke generasi," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca Selengkapnya