Follow
Menteri Yuddy: Ada 3 kementerian belum deklarasi bebas korupsi
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian lain yang mendeklarasikan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Hal ini sebagai upaya menciptakan lembaga yang memiliki komitmen mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja.
"Saya apresiasi Pak Darmin sebagai kementerian yang ke-31 dalam pencanangan zona integritas. Yang paling penting itu bukan startnya tapi finishnya. Karena banyak juga yang sudah mendeklarasikan tapi tidak membangun dan melakukan upaya perbaikan dalam menciptakan satu institusi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani," ujar Yuddy di Jakarta, Selasa (5/4).
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
Untuk itu, dia mengimbau agar kementerian dan lembaga (K/L) yang belum mendeklarasikan Zona Integritas bisa mengikuti jejak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia mencatat masih ada tiga kementerian yang belum mendeklarasikan Zona Integritas.
"Saya ingin menginformasikan ada tiga kementerian lagi yang masih ditunggu. Yaitu Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang," jelas dia.
Selain itu, ada 11 lembaga non kementerian dan lembaga negara yang belum melakukan hal yang sama. Diantaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perpustakaan Nasional, dan Badan Pengelola Perbatasan.
Adapula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Yuddy menegaskan, ada 12 pemerintah provinsi yang juga belum menandatangani pencanangan Zona Integritas, yakni di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Papua Barat, dan Riau.
"Masih ada 206 kabupaten kota yang belum melakukan komitmen membangun zona integritas. Tentu ini semua ingin kita sempurnakan, paling tidak ada komitmen menyatakan bahwa ada kesadaran untuk membangun wilayah bebas korupsi," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Menag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca Selengkapnya
SYL juga pernah meminta jajaran Kementan untuk tidak bersinggungan dengan KKN.
Baca Selengkapnya
Kemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya
Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.
Baca Selengkapnya
Ganjar bersama Mahfud tidak pandang bulu dalam menyikapi kasus korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh bangsa ini.
Baca Selengkapnya
Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca Selengkapnya
Tiga paslon capres-cawapres sudah hadir memenuhi undangan KPK.
Baca Selengkapnya