Nekat datangkan beras Vietnam, importir tergiur untung besar?

Merdeka.com - Kasus importasi 19.900 ton beras Vietnam sudah menjadi kasak-kusuk pedagang di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sebagian pedagang menuding permainan itu dilakukan pedagang antar pulau dan gudang besar di blok K yang menjual beras premium.

Suyoto (50), salah satu pengecer di Blok A menyebut rekan-rekan di losnya tak pernah membeli beras impor. Namun dia membenarkan bahwa beberapa kali ada kabar sebagian pedagang mendapat pasokan beras dari luar negeri.

"Iya, katanya ada (beras Vietnam) yang masuk ke sini. Tapi itu di los lain barangkali," ujarnya kepada merdeka.com, Selasa (28/1).

Iwan (47), pedagang di Los AA1, juga membenarkan ada penjualan beras Vietnam. Dia menilai, tindakan importasi yang melanggar aturan itu nekat dilakukan lantaran untungnya besar.

"Mereka ambil dari sana Rp 8.000 per kilo. Jelas untung lah," ungkapnya.

Saat ini, beras lokal kualitas medium diambil dari pemasok daerah di kisaran Rp 7.500-8.200 per kilo. Sedangkan importir menjual beras impor dengan harga yang sama seperti beras lokal, sekitar Rp 8.700-9.000 per kilo.

"Makanya, selisih untungnya gede. Tetap untung lah mereka," kata Iwan.

Dari praktik yang biasanya Iwan ketahui, beras Vietnam itu akan langsung dicampur dengan beras kualitas medium lainnya. Sehingga terkesan sama seperti penjualan beras lokal.

Kasus ini pertama kali diungkap pedagang pasar Cipinang bernama Billy Haryanto kepada menteri-menteri yang tengah menggelar inspeksi pekan lalu. Tapi ketika itu laporannya disepelekan.

Awal pekan ini, Ditjen Bea Cukai membenarkan ada aktivitas impor untuk 19.900 ton. Kementerian Perdagangan dianggap terlibat, lantaran menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada pelaku usaha swasta untuk mendatangkan beras.

Padahal swasta cuma boleh mengimpor beras khusus berharga mahal, misalnya jenis Japonica atau beras merah. Sedangkan untuk beras biasa, impor hanya dapat dilakukan di saat darurat, misalnya puso nasional atau cuaca buruk, dan itu adalah hak prerogatif Badan Urusan Logistik (Bulog).