Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OJK desak DPR bahas UU mangkrak, termasuk redenominasi

OJK desak DPR bahas UU mangkrak, termasuk redenominasi Redenominasi. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menilai, pekerjaan rumah anggota legislatif periode 2014-2019 tidak sedikit. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi.

"Iya, redenominasi, timnya sudah dibentuk. Restoran-restoran sudah mulai pakai puluhan (hilangkan tiga 0 di belakang)," kata Muliaman di Jakarta, Rabu (9/4).

Menurutnya, PR yang juga musti segera diselesaikan oleh wakil rakyat periode lima tahun mendatang tak hanya redenominasi, melainkan masih banyak lagi UU menyangkut sektor ekonomi.

Orang lain juga bertanya?

"Banyak ya, Undang-Undang BI misalnya," imbuh Muliaman.

Sebelumnya, DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang penyederhanaan atau perubahan harga mata uang Rupiah atau yang dikenal dengan sebutan Redenominasi tahun ini.

"Kita sepakati pembentukan pansus-pansus," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Ruang Paripurna DPR RI, Selasa (25/6).

Anggota Pansus Perubahan Harga Rupiah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anna Mu'awanah mengatakan, setelah pengesahan pansus oleh DPR, langkah awal adalah membentuk struktur pansus, yakni ketua dan wakil ketua.

"Habis ini kita akan rapat lagi untuk memilih ketua dan wakil ketua. Diharapkan sebelum reses, segera lah, sebelum akhir Juli ini," kata Anna.

Undang-undang redenominasi sendiri diharapkan selesai sebelum masa jabatan para anggota DPR selesai tahun depan. "Kita harapkan Undang-undang bisa selesai sebelum masa jabatan kita selesai, sebelum pemilu 2014 nanti," tutur Anna.

Keseluruhan anggota pansus terdiri dari 30 orang anggota DPR dari berbagai fraksi. Daftar nama-nama anggota panitia khusu rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah (redenominasi) DPR RI adalah sebagai berikut:

Partai Demokrat:

1. Andi Rahmat

2. Supomo

3. I Wayan Sugiana

4. Vera Febyanthy

5. Saidi Butar Butar

6. Amin Santono

7. Ahmad Mustain Syafi'ei

8. Paiman

Partai Golkar:

1. Ebrown Lubuk

2. Emil Abeng

3. Dito Ganinduto

4. Kamaruddin Sjam

5. Edwin Kawilarang

6. Edison Betaubun

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

1. Ismayatun

2. Arif Budimanta

3. Dolfie OFP

4. I G Agung Rai Wirajaya

5. Heri Akhmadi

Partai Keadilan Sejahtera:

1. Ecky Awal Muchram

2. Zulkieflimansyah

3. Memed Sosiawan

Partai Amanat Nasional:

1. Ismet Ahmad

2. Muhammad Hatta

Partai Persatuan Pembangunan:

1. Mustofa Assegaf

2. Zaini Rahman

Partai Kebangkitan Bangsa:

1. Anna Mu'awanah

2. Jazilul Fawaid

Partai Gerindra:

1. Sadar Subagyo

Partai Hanura:

1. Nurdin Tampubolon (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Perintahkan UU Perampasan Aset Cepat Dibahas, Pertanyakan Hukum OTT
VIDEO: DPR Perintahkan UU Perampasan Aset Cepat Dibahas, Pertanyakan Hukum OTT

Menurut Rikwanto, UU Perampasan Aset masih simpang siur, terutama maksud aset yang akan disita.

Baca Selengkapnya
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya