OJK desak DPR bahas UU mangkrak, termasuk redenominasi
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menilai, pekerjaan rumah anggota legislatif periode 2014-2019 tidak sedikit. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi.
"Iya, redenominasi, timnya sudah dibentuk. Restoran-restoran sudah mulai pakai puluhan (hilangkan tiga 0 di belakang)," kata Muliaman di Jakarta, Rabu (9/4).
Menurutnya, PR yang juga musti segera diselesaikan oleh wakil rakyat periode lima tahun mendatang tak hanya redenominasi, melainkan masih banyak lagi UU menyangkut sektor ekonomi.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Kapan OJK rapat bulanan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Siapa yang ingatkan OJK? Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin ingatkan OJK untuk tetap berhati-hati.
"Banyak ya, Undang-Undang BI misalnya," imbuh Muliaman.
Sebelumnya, DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang penyederhanaan atau perubahan harga mata uang Rupiah atau yang dikenal dengan sebutan Redenominasi tahun ini.
"Kita sepakati pembentukan pansus-pansus," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Ruang Paripurna DPR RI, Selasa (25/6).
Anggota Pansus Perubahan Harga Rupiah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anna Mu'awanah mengatakan, setelah pengesahan pansus oleh DPR, langkah awal adalah membentuk struktur pansus, yakni ketua dan wakil ketua.
"Habis ini kita akan rapat lagi untuk memilih ketua dan wakil ketua. Diharapkan sebelum reses, segera lah, sebelum akhir Juli ini," kata Anna.
Undang-undang redenominasi sendiri diharapkan selesai sebelum masa jabatan para anggota DPR selesai tahun depan. "Kita harapkan Undang-undang bisa selesai sebelum masa jabatan kita selesai, sebelum pemilu 2014 nanti," tutur Anna.
Keseluruhan anggota pansus terdiri dari 30 orang anggota DPR dari berbagai fraksi. Daftar nama-nama anggota panitia khusu rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah (redenominasi) DPR RI adalah sebagai berikut:
Partai Demokrat:
1. Andi Rahmat
2. Supomo
3. I Wayan Sugiana
4. Vera Febyanthy
5. Saidi Butar Butar
6. Amin Santono
7. Ahmad Mustain Syafi'ei
8. Paiman
Partai Golkar:
1. Ebrown Lubuk
2. Emil Abeng
3. Dito Ganinduto
4. Kamaruddin Sjam
5. Edwin Kawilarang
6. Edison Betaubun
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
1. Ismayatun
2. Arif Budimanta
3. Dolfie OFP
4. I G Agung Rai Wirajaya
5. Heri Akhmadi
Partai Keadilan Sejahtera:
1. Ecky Awal Muchram
2. Zulkieflimansyah
3. Memed Sosiawan
Partai Amanat Nasional:
1. Ismet Ahmad
2. Muhammad Hatta
Partai Persatuan Pembangunan:
1. Mustofa Assegaf
2. Zaini Rahman
Partai Kebangkitan Bangsa:
1. Anna Mu'awanah
2. Jazilul Fawaid
Partai Gerindra:
1. Sadar Subagyo
Partai Hanura:
1. Nurdin Tampubolon (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaPanja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaMenurut Rikwanto, UU Perampasan Aset masih simpang siur, terutama maksud aset yang akan disita.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaDari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya