OJK kaji ulang besaran dana yang bisa diperoleh UKM dari bursa
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji besaran saham yang bisa ditawarkan perusahaan berskala UKM di pasar modal. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah mendorong UKM untuk mencari pendanaan di bursa saham.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida menjelaskan, aturan yang berlaku saat ini untuk perusahaan berskala UKM, hanya bisa menawarkan saham maksimal Rp 40 miliar dengan besaran asetnya maksimal Rp 100 miliar.
"Kalau dalam satu penawaran untuk peraturan UKM yang sekarang ada di pasar modal untuk UKM IPO hanya boleh menawarkan senilai Rp 40 miliar saat ini, karena kondisi tadi karena asetnya di bawah Rp 100 miliar dan lain-lain, jadi tentu balance antara capital structure mereka pun harus diperhatikan," jelas Nurhaida di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (11/2).
-
Apa saja UMK tertinggi di tahun 2025? UMK mana saja yang tertinggi di tahun 2025? Berikut daftar UMK Tertinggi 2025:1. Kota Bekasi Rp5.690.7522. Kabupaten Karawang Rp5.599.5933. Kabupaten Bekasi Rp5.558.5154. Jakarta Rp5.397.7615. Kota Depok Rp5.195.7206. Kota Cilegon Rp5.128.084
-
Apa itu saham? Saham merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas perusahaan sebagai hasil dari penyerahan modal dalam bentuk investasi. Dalam bentuk fisik, saham biasanya terwujud dalam lembaran kertas yang mencantumkan nama pemilik, yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki bagian dari perusahaan.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Di mana UMK tertinggi di tahun 2025? UMK mana saja yang tertinggi di tahun 2025? Berikut daftar UMK Tertinggi 2025:1. Kota Bekasi Rp5.690.7522. Kabupaten Karawang Rp5.599.5933. Kabupaten Bekasi Rp5.558.5154. Jakarta Rp5.397.7615. Kota Depok Rp5.195.7206. Kota Cilegon Rp5.128.084
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Lebih lanjut Nurhaida mengatakan, OJK juga sedang mengkaji ulang nilai yang bisa diperoleh perusahaan UKM dari pasar modal. Nilai tersebut, kata Nurhaida, bisa lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ketentuan saat ini yakni Rp 40 miliar.
"Nah untuk pendanaan maksimum mereka bisa serap dari pasar modal itu akan kita lihat lagi apakah R 40 miliar itu masih cukup atau pas atau mungkin karena mereka kecil kan sizenya mungkin juga untuk capital balance structure mereka juga harus turun lagi, atau tetap 40 atau bisa naik sedikit. Kita nanti lihat lagi," tutup Nurhaida.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ogi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca SelengkapnyaOJK masih mengawasi fintech yang belum memenuhi ketentuan.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca SelengkapnyaOJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong perusahaan termasuk UMKM melakukan penawaran umum di Pasar Modal.
Baca SelengkapnyaDari nominal tersebut, salah satunya berasal penggalangan dana dari penawaran saham perdana mencapai Rp4,39 triliun.
Baca SelengkapnyaSederet aturan yang akan dibuat untuk pinjaman online (pinjol) oleh OJK.
Baca SelengkapnyaIni alasan Teten ingin UKM berani IPO di Bursa Efek Indonesia.
Baca SelengkapnyaOJK mencatat, industri fintech menunjukkan kinerja yang baik.
Baca SelengkapnyaSejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.
Baca SelengkapnyaPencabutan izin usaha ini sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan industri jasa keuangan yang sehat.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaProgram ini sangat efektif untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan.
Baca Selengkapnya