Follow
OJK siapkan aturan agar UKM bisa melenggang di bursa saham
Merdeka.com - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mendorong agar Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa mencari pendanaan melalui pasar modal. Pihaknya sedang mengkaji kriteria UKM yang bisa melenggang di pasar modal.
"Kriterianya itu sedang dibahas, tapi kelihatannya yang kita lihat itu adalah size-nya itu bisa lebih kecil dari yang sudah ada sekarang," kata Nurhaida di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (11/2).
Nurhaida mengatakan, pihaknya sedang mengkaji besaran modal UKM yang bakal diizinkan melenggang di pasar modal. Angka yang ditetapkan, menurut Nurhaida, kemungkinan akan di bawah Rp 100 miliar.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
-
Kenapa OJK optimis terhadap sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
OJK membantu apa untuk UMKM? PMV dan PMV Syariah memiliki peran penting antara lain dalam pendanaan bagi perusahaan dalam tahap awal atau rintisan (start-up) serta perusahaan/debitur dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tidak dapat dijangkau melalui pendanaan oleh lembaga jasa keuangan lainnya.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
"Kelihatannya bakal di bawah (Rp 100 miliar), tapi berapanya sedang kita bahas, tetapi terlalu kecil juga nanti enggak liquid, mudah digoreng, tapi kalau misalnya terlalu besar mungkin juga tidak sesuai dengan kebutuhan UKM-UKM kita yang memang mungkin tidak sebesar itu," jelas Nurhaida.
OJK baru akan menetapkan payung hukumnya setelah kriteria-kriteria UKM yang bisa masuk pasar modal selesai dikaji. Menurutnya, OJK akan mendorong kajian kriteria selesai di semester 1 tahun 2016, sehingga diharapkan aturan bisa rampung semester 2 tahun 2016.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Jokowi-JK gencar mendorong pengusaha UKM untuk bisa terus berkembang dan membantu pertumbuhan ekonomi.
Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan menekan suku bungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semula 22 persen, menjadi 12 persen pada tahun 2015 dan kembali ditekan ke angka 9 persen tahun 2016. Nilai KUR yang ditargetkan pemerintah bisa tersalur tahun ini mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun melalui bank-bank pemerintah, bank swasta dan bank daerah.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong perusahaan termasuk UMKM melakukan penawaran umum di Pasar Modal.
Baca Selengkapnya
OJK berencana menetapkan modal minimum Rp3 triliun bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) yang mau masuk ke bisnis emas atau bulion.
Baca Selengkapnya
Ini alasan Teten ingin UKM berani IPO di Bursa Efek Indonesia.
Baca Selengkapnya
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca Selengkapnya
UMKM antara lain melalui perluasan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.
Baca Selengkapnya
Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi BPR maupun BPR untuk melantai di bursa saham.
Baca Selengkapnya
Jika tidak melalui proses uji coba di regulatory sandbox, maka aset kripto itu akan dicap sebagai produk tak berizin alias ilegal.
Baca Selengkapnya
OJK masih mengawasi fintech yang belum memenuhi ketentuan.
Baca Selengkapnya
Ogi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca Selengkapnya
POJK No.14/2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon (POJK bursa karbon) akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Baca Selengkapnya
POJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan ini salah satunya mengatur tentang penyesuaian cakupan perusahaan anak (investee) bank.
Baca Selengkapnya