OJK Ungkap 60 BPR di Jateng & DIY Belum Penuhi Modal Inti Minimum

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sebanyak 60 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum memenuhi modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Data tersebut diungkap Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY Dedy Patria saat menjadi pembicara Pelatihan Wartawan OJK KR3 Jateng & DIY di Bandung, Jumat (22/2).

"Di wilayah Jawa Tengah dan DIY, ada sekitar 60 BPR dari 304 BPR yang belum memenuhi aturan ini. OJK akan terus mendorong agar mereka mentaati aturan ini," ujar Dedy.

Orang lain juga bertanya?

Dia menerangkan, sesuai aturan tersebut hingga batas waktu akhir tahun 2019 setiap BPR wajib memenuhi modal inti sebesar Rp 3 miliar. Kemudian hingga akhir tahun 2024 setiap BPR wajib memenuhi modal inti minimal Rp 6 miliar.

Dedy menambahkan, sesuai ketentuan yang berlaku pihaknya memang harus memberikan batasan waktu. Pihaknya juga terus mendorong BPR untuk melakukan 'action plan'. Selain itu, lanjut Dedy, OJK juga memberikan pendampingan agar BPR bisa memenuhi beberapa syarat.

"Pendampingan yang kami berikan salah satunya pemenuhan modal BPR dengan memanfaatkan investor eksisting maupun investor baru," katanya.

Namun jika BPR tetap tidak bisa menambah modal inti, OJK mendorong agar mereka melakukan merger dengan BPR lainnya. Menurut Dedy, dari sekitar 60 BPR yang belum memenuhi modal minimum tersebut, dia memperkirakan hanya 5 BPR yang benar-benar kesulitan memenuhinya.

"Bagi BPR yang tidak dapat memenuhi aturan tersebut, akan ada beberapa konsekuensi yaitu mengalami penurunan tingkat kesehatan," tandasnya.

Beberapa sanksi yang akan diberikan di antaranya, larangan membuka jaringan kantor dan larangan melakukan aktivitas penukaran mata uang asing. Dedy berharap 60 BPR tersebut dapat memenuhi syarat yang berlaku. Karena jika harus berhadapan dengan sanksi maka akan mematikan bank tersebut.

"Kami akan melihat dulu apa solusi untuk bank-bank yang tidak memenuhi ini. Harus ada solusi yang sifatnya memperkuat kondisi lembaga keuangan tersebut," jelasnya lagi.

Sementara itu acara Pelatihan dan Gathering Wartawan OJK Kantor Regional 3 yang diadakan 21-24 Februari tersebut, diikuti oleh 50 wartawan. Mereka berasal dari Kantor OJK Solo, Yogyakarta, Semarang, Tegal dan Purwokerto. Pelatihan meliputi materi Kehumasan, Perkembangan IJK, Perkembangan Edukasi dan Literasi Keuangan, Perkembangan Lembaga Pembiayaan serta isu

(mdk/idr)