Follow
Ombudsman minta Budi Waseso tegas soal mafia beras
Merdeka.com - Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty menyinggung soal pernyataan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum BULOG) Budi Waseso terkait dengan penertiban pelaku usaha beras yang memainkan harga pangan menjelang Ramadhan.
Menurut Lely, pernyataan Buwas perlu diperjelas kembali. Sehingga dalam hal ini, indikator yang dikatakan sebagai pemain pemain beras dapat lebih terperinci. Sebab saat ini, banyak isu-isu beredarnya mafia beras menjelang Bulan Ramadhan.
"Jadi misalnya bukan sekedar kemudian bicara, saya berkomentar dengan Dirut baru (Budi Waseso) memberantas beras oke itu niat baik, namun ada indikator indikator yang perlu kita lihat itu siapa,"kata Lely dalam diskusi Ketahanan Pangan Jelang Lebaran, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (28/4).
-
Apa yang dilakukan BULOG untuk atasi gejolak harga beras? Kemudian Tomi juga mengemukakan pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air melalui program Bantuan Pangan dan Operasi Pasar atau Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP).
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Bagaimana Bulog menekan kenaikan harga beras? 'Disamping itu BULOG juga menggelontorkan beras operasi pasar tidak hanya ke retail, tidak hanya ke grosir tapi juga ke pasar-pasar. Dengan jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah yang kita kuasai saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka berapapun permintaan pasar akan dipenuhi oleh BULOG' tambah Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Bulog untuk stabilkan harga beras? Dirinya memastikan bahwa manuver yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasaran, telah menunjukan hasil yang cukup signifikan untuk menurunkan harga pangan.'Harga saat ini termasuk di Sumatera Utara pada tingkat grosir sudah mulai turun, dan untuk harga di tingkat retail beberapa sudah mulai mengalami penurunan atau setidaknya tidak terjadi penurunan namun sudah tidak ada kenaikan lagi. Dan keseimbangan harga ini betul-betul menjadi concern pemerintah untuk bisa berada di posisi yang lebih ideal lagi.', ungkapnya.
-
Bagaimana Bulog selesaikan masalah harga beras? 'Kalo harga beras turun, saya dimarahi petani. Tapi, kalo harga beras naik dimarahi ibu-ibu. Kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harganya. Jadi yang namanya mengurusi beras untuk 270 juta penduduk Indonesia itu bukan perkara mudah. Kebutuhan kita setiap tahun itu sekitar 31 juta ton, jika persediaannya kurang kita perlu memikirkan bagaimana menanggulanginya. Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang.', jelasnya.
-
Siapa yang mengkritik kinerja Bulog? Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor mengkritisi kinerja Perum Bulog yang menurutnya tidak optimal dalam menyerap gabah petan saat panen raya awal 2024.
"Itu harus total maka pemahaman komperensif kepada penugasan itu kepada BUMN. Pemahaman konteks dan substansinya harus jelas terlebih dahulu," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum BULOG). Keputusan pengangkatan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
Dengan jabatan barunya, Budi mengaku akan bekerja keras dalam memastikan pasokan beras, terlebih menjelang Lebaran yang tinggal dua bulan lagi. Bahkan, dia memberikan peringatan kepada siapa saja yang mencoba mempermainkan pasokan beras ini akan ditindak.
"Saya kan berangkat dari latar belakang penegak hukum, jadi kalau ada yang main-main akan ditertibkan, harus," tegasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca Selengkapnya
Adib tak menampik sejak lama persoalan impor beras di tanah air tak pernah usai.
Baca Selengkapnya
Ombudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca Selengkapnya
Banyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya
Anies kemudian menyebut para mafia itu dengan sebutan benalu.
Baca Selengkapnya
Megawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.
Baca Selengkapnya
PBNU meminta satgas Pangan Polri terus bergerak menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Baca Selengkapnya