Paket kebijakan IX, pemerintah perbanyak negara asal impor sapi

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX di Istana Negara, Jakarta. Salah satu isinya adalah tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Aturan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tentang pasokan ternak perlu dikeluarkan karena kebutuhan daging sapi dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, kebutuhan nasional akan daging sapi diperkirakan mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Orang lain juga bertanya?

"Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada," kata Darmin.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE) untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

"Untuk itu Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis risiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE."

Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga. Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.

Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat.

(mdk/idr)