Pelaku Usaha Minta Pemerintah Dukung Pembuatan Kapal Dalam Negeri
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami meminta dukungan pemerintah bagi industrinya. Salah satu bentuk dukungan pemerintah yakni dengan mendorong agar industri pelayaran membangun kapal di dalam negeri.
Menurut dia, pihaknya sudah memiliki kemampuan untuk membangun kapal. Hal ini tentu akan optimal jika industri pelayaran mau membangun kapalnya di dalam negeri. Salah dampak positif yang diperoleh yakni turunnya cost produksi.
"Karena industri galangan kapal mampu membangun, industri pelayaran masih membutuhkan armada. Kalau seandainya pemerintah mendorong industri pelayaran ini untuk membangun di Indonesia dengan diberikan insentif saya pikir selisih harga antara kita impor dan dibikin di Indonesia akan sangat minim," kata dia, di Jakarta, Rabu (28/8).
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Siapa yang memberikan dukungan kepada Indah Permatasari? Arie Kriting memberikan dukungan kepada istri tercintanya, Nona @indahpermatas, yang memiliki akting terbaik. Keduanya selalu mesra, ya. Selain itu, kedua adik Indah Permatasari juga ikut hadir memberikan dukungan.
-
Apa yang menjadi pendorong utama Pertamina dalam ekonomi Indonesia? Pendekatan ini akan menjadi terobosan bagi perekonomian Indonesia, dengan membuka peluang industri baru dan menciptakan pasar global untuk produk-produk rendah karbon.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mendukung keselamatan pelayaran Indonesia? PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, mendukung keselamatan pelayaran Tanah Air, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia.
Saat ini, industri pelayaran mendapatkan insentif pembebasan PPn jika mengimpor komponen kapal. Karena itu jika bahan baku pembangunan kapal diimpor oleh industri pelayaran lalu dibangun di galangan kapal dalam negeri, maka biaya produksi pihaknya akan rendah.
"Industri pelayaran bisa melakukan impor komponen kapal tanpa PPn, (industri) galangan kapal, masih pakai PPn. Kalau perlu silakan industri pelayaran membangun di galangan kapal, bawa barang sendiri, material sendiri itu sudah mengurangi cost 10 persen," ungkapnya.
"Daripada kita melakukan mobilisasi dari negara lain ke kita. Itu cost-nya cukup tinggi. Belum lagi one delivery voyage, asuransi, dan sebagainya, biaya crew, BBM," imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia atau INSA (Indonesian National Shipowners Association) Carmelita Hartoto menanggapi positif rencana tersebut. Sebab dapat meningkatkan daya saing industri galangan kapal.
"Kita tahu perjuangan dari Iperindo seperti apa. Malah tadi disampaikan kalau ada kemungkinan mereka juga menerima kita membawa mesin-mesin, komponen sendiri untuk mengecilkan biaya kalau impor. Saya pikir mereka sudah cukup baik. Kita harapkan berkelanjutan," ujarnya.
Namun, tidak semua kapal dapat dibangun di dalam negeri. Sebab terdapat dua jenis kontrak pengadaan kapal yang kerap diterima pihaknya, yaitu kontrak jangka panjang dan jangka pendek.
Jika pihaknya menerima kontrak jangka panjang, maka bisa menunggu kapal dibangun di dalam negeri. "Jadi misalnya Pertamina mereka mau buat akan ada tender kapal untuk Pertamina tapi yang jangka panjang, mintanya untuk pembangunan di dalam negeri. Nah itu kita biasanya ikut bangun di galangan dalam negeri," jelas Carmelita.
Namun, jika kontrak jangka pendek, pihaknya tidak dapat menunggu kapal dibangun. Artinya harus membeli kapal yang sudah jadi. "Kalau kontrak kita jangka pendek kan nggak mungkin kita bangun kapal di sini. Jadi kita harus impor kapalnya. Membangun kapal kan nggak sehari. Membangun kapal kan panjang," tegas dia.
Karena itu, dia pun berharap pemerintah ke depan pemerintah dapat memberikan kontrak pengadaan kapal yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian dapat dibangun di galangan kapal dalam negeri.
"Saya lihat dari pemerintah kita mengharapkan untuk men-support mungkin kalau mereka (pemerintah) punya tender jangka panjang ya diberikan kesempatan untuk Iperindo untuk bisa membangun kapal pelayaran kita di sini," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menhub Budi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong pertumbuhan wisata bahari di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaKapal Pinisi itu akan difungsikan sebagai kapal pariwisata dari kawasan IKN menuju Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaAturan ini memberikan kesempatan industri TPT domestik untuk bangkit dan bersaing dengan produk impor legal.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca SelengkapnyaKemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca Selengkapnya