Follow
Pembatasan Mal Dilonggarkan, Pengusaha Tetap Minta Subsidi
Merdeka.com - Pemerintah memberi kelonggaran kepada pusat perbelanjaan atau mal selama perpanjangan PPKM berlevel. Di mana kapasitas pengunjung mal diperbanyak dari sebelumya 25 persen menjadi 50 persen, pengunjung juga boleh makan di tempat atau dine in dengan kapasitas 25 persen atau hanya untuk 2 orang per meja.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengapresiasi relaksasi yang diberikan pemerintah terkait operasionalisasi mal selama masa perpanjangan PPKM ini.
"Pusat perbelanjaan dan mal menyambut baik adanya tambahan pelonggaran yang diharapkan dapat terus dilakukan meski secara bertahap," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Selasa (17/8).
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Kapan PKL di Indonesia mulai diterapkan? Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
Menurut dia, pelonggaran kapasitas pengunjung ini sangat diperlukan oleh mal. Alasannya, beban berat yang harus dipikul pihak pengelola selama penutupan operasional yang sudah memasuki pekan ketujuh.
Namun, Alphon menyatakan, pengelola mal masih tetap kesulitan meski ada kebijakan pelonggaran ini. Dia melaporkan, uji coba operasional mal ini masih bersifat terbatas, dan banyak pusat perbelanjaan khususnya di luar Pulau Jawa yang juga belum boleh beroperasi.
Alphon pun meminta agar pemerintah dapat segera menambah dan memperpanjang beberapa relaksasi dan subsidi yang telah diberikan.
Selain itu, dia juga mengeluhkan minimnya subsidi yang diterima pengelola mal selama masa PPKM. Padahal sebelumnya, APPBI sempat meminta adanya subsidi upah atau gaji pekerja sebesar 50 persen, penghapusan PPh Final atas biaya sewa, hingga penggantian biaya listrik yang terus menyedot arus kas perusahaan.
"Demikian juga dengan permintaan relaksasi dan subsidi yang sampai dengan saat ini masih belum dipenuhi agar dapat segera direalisasikan," pinta Alphon.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca Selengkapnya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya
KemenKopUKM berkewajiban mengembangkan UMKM dan berada pada gelanggang persaingan yang sehat.
Baca Selengkapnya
"Saya belum jadi gubernur sudah diomelin," kata Pramono.
Baca Selengkapnya
Relaksasi tarif pajak hiburan di bawah 40 persen dapat diberikan langsung oleh masing-masing kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya
Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca Selengkapnya
Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya