Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembelaan Bos Bulog Dituding Salurkan Beras Tak Laik Konsumsi untuk Bansos

Pembelaan Bos Bulog Dituding Salurkan Beras Tak Laik Konsumsi untuk Bansos Direktur Utama BULOG Budi Waseso. ©2020 Liputan6.com/Tira Santia

Merdeka.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kebenaran beras tidak laik konsumsi dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dibagikan dalam rangka bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPR, Anggia Ermarini kepada Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI.

"Banyak informasi yang kami terima, beras yang diterima masyarakat ini sudah tidak laik dikonsumsi," kata Anggia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5).

Semula, kata Anggia, beras tersebut banyak diterima masyarakat ibukota yang mendapatkan bantuan sosial. Namun beras tersebut kini ditemukan di Indonesia bagian Timur yang juga mendapatkan bantuan sosial.

Orang lain juga bertanya?

"Banyak info ini katanya dikirim ke Indonesia bagian Timur. Apa memang beras yang tidak laik ini hanya untuk dimakan masyarakat Indonesia Timur," kata dia.

Menanggapi itu, Buwas alias Budi Waseso menjelaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat tersebut bukanlah beras yang tidak laik konsumsi. Hanya saja beras yang disalurkan merupakan cadangan pemerintah yang terdahulu.

Asal Beras dari Padang yang Menyukai Jenis Pera

Beras impor tersebut disimpan Bulog di tiga pelabuhan yakni Jakarta, Jawa Timur dan Medan. Selain itu, ada juga beras yang dikirim dari Padang. Dia mengatakan beras dari Sumatera Barat ini memang jenisnya pera.

Ini menyesuaikan dengan selera masyarakat di Padang yang lebih menyukai beras pera. Namun karena kebutuhan di Padang sudah cukup banyak, maka beras ini disalurkan kepada masyarakat di Indonesia Timur.

"Beras pera ini dikonsumsi di Padang tapi karena sudah cukup kebutuhannya makanya ini diamankan buat digeser, salah satuya buat masyarakat di wilayah Timur," kata dia.

Maka dari itu, dia menegaskan beras yang disalurkan Bulog untuk masyarakat di Indonesia Timur bukanlah beras yang tidak laik konsumsi. Melainkan beras dengan jenis pera hasil impor beras beberapa waktu lalu.

"Jadi bukan berarti berasnya tidak laik," kata dia mengakhiri.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Luapkan Kekesalan di Rapat dengan Mentan Tata Kelola Beras Kita Amburadul!
VIDEO: DPR Luapkan Kekesalan di Rapat dengan Mentan Tata Kelola Beras Kita Amburadul!

Johan keras menyinggung tata kelola beras yang amburadul

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Baca Selengkapnya
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun

DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Baca Selengkapnya