Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembelian peternakan sapi Australia diputuskan akhir Maret

Pembelian peternakan sapi Australia diputuskan akhir Maret Konpers Dahlan Iskan. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, membeli lahan peternakan di Australia masih wacana. Sebab, saat ini, BUMN masih menunggu keputusan dari Pupuk Indonesia dan RNI.

Dahlan menegaskan keputusan dua anak buahnya itu akan dilaporkan pada akhir Maret mendatang.

"Lahan peternakan sapi di Australia, akhir Maret akan ada keputusan final dari Pupuk Indonesia dan RNI," ujar Dahlan usai rapim di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, Kamis (30/1).

Menurutnya, kendala lain dari persiapan pembelian lahan peternakan sapi itu ialah izin impor. Untuk itu, saat ini sedang dilakukan proses pengurusan izin di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

"Aturan impor gimana? Kalau aturan impor enggak memungkinkan, enggak jadi. Misalnya terkendala. Masih diurus, masih dinego. Tapi kalau aturan gimana-gimana, belum jalan dulu," katanya.

Sementara, lanjut Dahlan, pihak Australia sudah memberikan persyaratan teknis yakni mengenai standar kandang sapi harus sesuai dengan Australia. Untuk itu, kandang sapi tradisional seperti di Indonesia tidak diperbolehkan.

Pembelian lahan peternakan ini untuk memenuhi target pengadaan 100.000 ekor sapi. Pasalnya, tahun lalu, ternak sapi tidak memenuhi target karena kesulitan pengadaan anak sapi.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI

BTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.

Baca Selengkapnya
Benarkah BUMN Bermasalah Bakal Dibubarkan? Stafsus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Benarkah BUMN Bermasalah Bakal Dibubarkan? Stafsus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Arya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.

Baca Selengkapnya
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah akan Bahas Lokasi Tambang dengan Jokowi, Abdul Mu'ti: Ada yang Canda Jangan Batu Akik
Muhammadiyah akan Bahas Lokasi Tambang dengan Jokowi, Abdul Mu'ti: Ada yang Canda Jangan Batu Akik

Muhammadiyah telah menentukan sikap dengan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.

Baca Selengkapnya
Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih Wait and See Buat Investasi di IKN
Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih Wait and See Buat Investasi di IKN

Pemilu 2024 membuat kebanyakan investor untuk wait and see.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Besar-besaran Jokowi Guyur Subsidi Pupuk Rp14 Triliun ke Petani di 2024
VIDEO: Besar-besaran Jokowi Guyur Subsidi Pupuk Rp14 Triliun ke Petani di 2024

Untuk saat ini, tambah Jokowi, stok subsidi pupuk masih tersedia. Subsidi pupuk Rp14 triliun untuk semester kedua.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang PT Vale Hingga 20 Tahun
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang PT Vale Hingga 20 Tahun

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini

Secara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pilpres Usai, Menko Airlangga Klaim Investor Siap Tebar Investasi
Sengketa Pilpres Usai, Menko Airlangga Klaim Investor Siap Tebar Investasi

Menko Airlangga meyakini investor tak lagi ragu berinvestasi pasca putusan MK terkait sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya