Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah akan cabut perda tak ramah investor

Pemerintah akan cabut perda tak ramah investor APINDO. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pemerintah akan melanjutkan deregulasi atau penyederhanaan aturan. Tidak hanya di tingkat pusat, tapi akan membidik peraturan daerah yang kadang tumpang tindih dengan aturan lain atau aturan di atasnya.

Pemerintah sudah menyederhanakan 134 aturan di tingkat pusat baik berupa Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri (Permen). Kini pemerintah akan menyederhanakan aturan di tingkat daerah.

Ketua Tim Penasehat Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan, selama ini aturan-aturan daerah yang rumit membuat investor mengeluarkan waktu dan uang yang banyak.

"Jadi semua Perda akan kami nilai semua mana yang harus dicabut. Itu mungkin kami akan seminar di KPPOD dipakai untuk memberikan masukan itu. Karena itu yang menyebabkan high cost di daerah-daerah itu," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Dia menuturkan, selama ini aturan yang ada di daerah tidak selalu mempermudah investor menanamkan modal. Akhirnya pertumbuhan ekonomi berjalan lambat atau tersendat.

Sofjan menyebutkan, setidaknya ada 1.650 aturan di bawah Undang-Undang, setingkat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang harus dikaji.

"Kami selesai di pusat dulu baru di daerah. Kami selesaikan itu dalam 6 bulan harus selesai. Deregulasi harus selesai dalam 6 bulan dan itu ribuan itu aturan," terangnya.

Sofjan mengakui, masih ada Undang-Undang yang harus direvisi, setidaknya pada bagian pasal-pasalnya.

"Kita sedang atur juga, karena tidak gampang sebab banyak yang over laping juga satu sama lain. Makanya kita pusing juga lihat negara ini," tutupnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang

Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.

Baca Selengkapnya
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

Baca Selengkapnya
Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang
Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang

Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.

Baca Selengkapnya
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air

Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Catat, Ini Kriteria Kredit Penghapusan Piutang Macet buat UMKM
Catat, Ini Kriteria Kredit Penghapusan Piutang Macet buat UMKM

Menteri UMKM Maman Abdurachman menjelaskan perihal teknis mengenai aturan ini.

Baca Selengkapnya
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, PKS Dorong Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, PKS Dorong Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah

PKS berikan catatan terkait perubahan peraturan soal Tapera tersebut.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Tambah 260 Jenis Barang dalam Aturan Devisa Hasil Ekspor, Totalnya Jadi 1.545
Sri Mulyani Tambah 260 Jenis Barang dalam Aturan Devisa Hasil Ekspor, Totalnya Jadi 1.545

Dalam KMK sebelumnya terdapat 1.285 jenis barang yang dikenakan DHE.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM dan Petani di Bank BUMN, Erick Thohir Usul Ide Begini
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM dan Petani di Bank BUMN, Erick Thohir Usul Ide Begini

Saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.

Baca Selengkapnya