Pemerintah Arab Saudi Minta Jemaah Umrah Indonesia Divaksin Booster

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengakui penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm sebagai vaksin untuk Covid-19. Hal ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjalani ibadah umrah dan haji karena sebelumnya, Pemerintah setempat hanya mengakui vaksin Astra Zenecca, Moderna, Pfizer dan Jonshon and Jonshon.

"Tahap awal Saudi ini baru mengakui vaksin yang dipakai Astra Zenecca, Moderna, Jonshon and Jonshon dan Pfizer, dan sekarang mereka tambah untuk Sinovac dan Sinopharm," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/11).

Hanya saja, kata Airlangga, Pemerintah Arab Saudi meminta masyarakat penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm yang hendak menjalani ibadah umrah dan haji mendapatkan vaksin booster. Tentunya persyaratan ini dinilai masih belum sinkron dengan kebijakan Pemerintah Indonesia.

Alasannya, kebijakan yang ada di Tanah Air, vaksin booster baru diperbolehkan untuk para tenaga kesehatan. Selain itu pemerintah masih berupaya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen untuk dosis pertama dan 40 persen untuk dosis ke dua di tahun ini.

"Tapi dua vaksin ini harus menggunakan booster dan di Indonesia, vaksin booster hanya untuk tenaga kesehatan karena pemerintah punya target 70 persen buat vaksin dosis pertama dan 40 persen buat vaksin dosis kedua," kata dia.

Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Ke Arab Saudi Pekan Ini

Maka, untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi. Airlangga menyebut pekan ini akan ada tim yang diberangkatkan ke Timur Tengah untuk melakukan komunikasi dan bernegosiasi.

"Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, akan segera dikirim tim pekan ini dan Menteri Kesehatan ini akan menjadi komunikasi juga dengan mereka," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, tim akan menyampaikan berbagai capaian Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan Covid-19. Apalagi penanganan kasus corona di Indonesia telah mendapatkan berbagai pengakuan, salah satunya dari WHO.

Sehingga kegiatan ibadah umrah dan haji dari Indonesia bisa segera dilakukan. Mengingat sebelum pandemi Covid-19 terjadi, tidak kurang dari 1 juta jemaah asal Indonesia berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji.

"Setiap tahun rata-rata ada 1 juta jemaah dari Indonesia yang berangkat, dan sekarang selama 2 tahun sama sekali tidak ada keberangkatan," kata dia mengakhiri.