Follow
Pemerintah Bakal Desain Ulang Program Bansos di 2021 Agar Tepat Sasaran
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah akan mendesain ulang atau menggabung berbagai program bantuan sosial (bansos) agar lebih akuntabel. Beberapa di antaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga subsidi listrik dan LPG.
"Ada belanja untuk keluarga miskin, seperti PKH, ada berikan bantuan untuk putra-putra dalam bentuk KIP, PIP, bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN, dan juga berikan subsidi listrik, LPG. Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga enggak bisa disinkronkan," kata Sri Mulyani seperti ditulis Rabu (24/6).
Dia menilai, integrasi program ini akan membuat berbagai program bansos yang disalurkan Pemerintah akan lebih cepat dan tepat sasaran. "Ini perlu, sehingga masyarakat miskin dapat dengan terintegrasi. Belum bansos dari pemda, itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya. Sehingga untuk ini kami dan Bappenas redesigning," kata dia.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
Bendahara Negara ini menambahkan, desain ulang program bansos dilakukan sebagai salah satu desain ulang terhadap alokasi anggaran pada tahun 2021 yang akan datang, di mana kualitas anggaran perlu diperbaiki. Salah satunya adalah dengan integrasi program. Hasil redesain penganggaran Kemenkeu adalah pengurangan dari 12 program menjadi 5 program.
"Dari berbagai tantangan semenjak adanya reform dan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas anggaran, memunculkan inisiatif untuk melakukan redesigning sistem penganggaran," tambahnya.
Menkeu berharap desain ulang RAPBN 2021 ini akan membuat program pemerintah lebih terukur dan sinergis sehingga membangun money follows program. "Jadi tujuan kita untuk meredesain sistem penganggaran, adalah bagaimana bisa mengakselerasi apa yang sudah diinisiasi selama ini, yaitu membangun money really follows program," pungkasnya.
Desain Ulang Anggaran 2021
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan kembali mendesain ulang penganggaran pada tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas anggaran melalui reformasi sistem penganggaran secara nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inisiatif untuk melakukan desain ulang sistem penganggaran sudah dilakukan sejak 2020 ini karena adanya pandemi covid-19. Di mana pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19.
"Redesign sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai 2020 ini tapi karena covid kita betul disrupsi luar biasa. Tapi kita ingin siapkan terus untuk bisa dilaksanakan di 2021," kata dia di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca Selengkapnya
Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca Selengkapnya
Dengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya