Pemerintah Desain Kebijakan yang Fleksibel Hadapi Pandemi yang Penuh Ketidakpastian

Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan akhir tahun lalu pemerintah optimis pemilihan ekonomi nasional akan terjadi sepanjang tahun 2021. Namun optimistis tersebut terpatahkan karena adanya kasus Covid-19 varian delta yang meledak di pertengahan tahun.

"Kita tidak mengira (sebelumnya) kalau akan ada varian Delta yang membuat kasus naik lagi pada pertengahan Juli sampai Agustus kemarin," kata Susi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).

Cepatnya penyebaran varian asal India ini memaksa pemerintah kembali memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Sehingga mau tak mau pemerintah mengubah strategi yang telah dirancang sejak tahun lalu.

"Kondisi ini mengubah strategi kita, termasuk strategi penanganan Covid maupun pemulihan ekonomi ke depannya,” kata dia.

Susi juga mengatakan dinamika kondisi pandemi Covid-19 ini memang luar biasa (extraordinary). Sehingga apapun yang terjadi harus dapat segera diantisipasi dengan mengambil alternatif kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. "Presiden selalu menyampaikan kepada kita dua hal yang harus diperhatikan ketika mendesain kebijakan (PC-PEN)," kata dia.

Susi menjelaskan dua hal tersebut yakni dinamika kasus yang berubah cepat dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Sehingga terkadang perencanaan atau desain strategi ke depan harus bersifat fleksibel. "Apapun kejadiannya, sudah harus menyiapkan ruang yang setiap saat bisa berubah," Susi.

Peran Pejabat Publik

Susiwijono mengakui, peran sebagai pejabat publik bukanlah hal yang mudah dalam era pandemi seperti saat ini. Pasalnya, kebijakan yang telah disiapkan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak ada perencanaan yang sangat ideal.

"Jadi, mari semuanya diantisipasi, baik dari sisi program, kebijakan, maupun anggaran, harus ikut menyesuaikan dinamika (yang terjadi) di lapangan," kata dia.

Kebijakan extradordinary menjadi pilihan yang harus diambil oleh pejabat publik dengan tetap dijaga selalu berada dalam koridor aturan. "Situasinya (sekarang) extraordinary, jadi kebijakan publik tidak akan mampu menjadi ideal sekali, tapi merupakan kebijakan yang extraordinary pula," kata dia mengakhiri.