Pemerintah Diminta Bikin SPBU Khusus Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran
Merdeka.com - Pemerintah diharapkan dapat membuat model pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara khusus agar bisa lebih tepat sasaran. Mengingat, penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran, bahkan sebagian besar masih dinikmati orang kaya.
"Pemerintah harus menarik seluruh bbm bersubsidi di SPBU dan membuat SPBU Khusus BBM bersubsidi agar penyalahgunaan dan kebocoran anggaran BBM bersubsidi dapat terselesaikan dan tepat sasaran," kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di Jakarta, Rabu (9/11).
Dia menjelaskan, pihak industri yang paling banyak menikmati subsidi BBM dibanding rumah tangga miskin. Menurut catatanya, sebanyak 89 persen solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11 persen lainnya dinikmati oleh rumah tangga.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
"Dari data total segmen rumah tangga, ternyata 95 persen (BBM subsidi) dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan)," jelasnya.
Sementara untuk pertalite sebaliknya, 14 persen dinikmati dunia usaha dan sebagian besar dinikmati oleh rumah tangga yakni 86 persen. "Dari segmen rumah tangga, sebanyak 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Dengan demikian, kurang lebih 80% subsidi BBM 'dirampok' oleh golongan yang tidak berhak," katanya.
Terlebih lagi, kuota BBM subsidi jenis pertalite yang stoknya terbatas. Kuota penyaluran Pertalite mencapai 23,05 juta KL pada 2022 dan Kuota ini diprediksi oleh Kemenkeu RI akan habis pada akhir 2022.
Sementara itu, untuk Solar, kuotanya sebesar 15,10 juta KL pada tahun ini. Adapun, proyeksi konsumsi solar sebanyak 17,44 juta KL atau 115% dari total kuota dan akan habis pada akhir 2022", jelas Haris.
Menurutnya, kendala penyaluran subsidi tepat sasaran terletak pada masalah data, sehingga pemerintah diminta memperbaiki tata kelola data tersebut. Salah satu caranya dengan memperkuat fungsi Pertamina sebagai pengelola tunggal subsidi BBM.
"Pemerintah harus perkuat fungsi Pertamina dengan cara BBM bersubsidi hanya di kelola satu pintu dan mendukung pelaksanaan subsidi tepat melalui MyPertamina untuk mencegah penyimpangan bbm bersubsidi dan mudah melakukan pengawasan BBM bersubsidi", jelas Haris.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaGuna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.
Baca SelengkapnyaBahlil menekankan bahwa BBM subsidi seharusnya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Baca SelengkapnyaDengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaPendaftaran sebagai penerima surat rekomendasi bisa dilakukan secara kelompok atau perorangan.
Baca SelengkapnyaCak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca Selengkapnya