Follow
Pemerintah Gandeng BPS Bangun Data Koperasi dan UMKM
Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempermudah pendataan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari UU Cipta Kerja.
"Kalau kita lihat pasar 88 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan pembangunan basis data tunggal dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dari berlakunya UU tersebut, jadi waktunya sangat sempit," kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (9/3).
Dia menjelaskan, kerja sama dengan BPS ini diharapkan mampu membuat data statistik di sektor koperasi dan UMKM menjadi lebih andal. Dia juga berharap MoU ini bisa jadi payung hukum dalam meningkatkan kerja sama penyediaan dan pemanfaatan data UMKM.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Bagaimana Kemenkop UKM membantu Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera? KemenKopUKM akan terus memperkuat ekosistem usaha bonsai di Tanah Air dengan melakukan pendampingan, pembentukan, dan pengembangan koperasi, pengembangan bisnis model, menghubungkan dengan berbagai mitra dan market, serta pembiayaan untuk koperasi-koperasi potensial melalui LPDB-KUMKM.
-
Apa tujuan utama dari Kemenkop UKM dalam mendukung Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera? 'PPBI salah satu organisasi hobi yang cukup tua, sudah mencapai 44 tahun. Mengelola sebuah organisasi untuk periode waktu panjang agar tetap eksis dan tumbuh bukan hal yang mudah. Ini bisa menjadi modal sosial untuk ditumbuhkembangkan, bahwa hobi bonsai bukan sekadar hobi atau karya seni, tetapi punya nilai ekonomi yang luar biasa,' ucap Teten dalam Musyawarah Nasional PPBI Ke-X 2023 dengan tema ‘Mewujudkan Jati Diri Seni Bonsai Indonesia Melalui Digitalisasi PPBI’ di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (4/11).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Ipuk membantu UMKM? TUR mendampingi 5-10 UMKM untuk dibantu dari berbagai sisi, seperti digitalisasi, pengurusan izin, sertifikasi seperti PIRT, dan sebagainya. Di Bunga Desa ini, mereka yang memiliki usaha mikro langsung didampingi untuk pengurusan izin administrasi usaha mereka.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
"Kemenkop UKM sebagai wali data operasi telah mendapatkan dukungan BPS sebagai pembina data dalam proses persiapan pendataan lengkap tahun 2022 mulai dari standarisasi, variabel data, kuesioner data, hingga penyediaan instruktur training of trainer," terangnya.
Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan pembangunan basis data tunggal pendataan UMKM ini merupakan kegiatan lingkup statistik sektoral. Ini juga sebagai bagian dari prinsip Satu Data Indonesia.
"BPS akan menjalankan peran strategisnya sebagai pembina BPS siap mendukung agenda tersebut, dengan memberikan bimbingan dan bantuan teknis, kemudian memberikan guidance penjaminan kualitas dan menjaga pemenuhan terhadap prinsip Satu Data Indonesia mengenai standar data, metadata dan kode referensi," kata Margo.
Dia menyebut, prinsip Satu Data Indonesia ini jadi satu hal penting. Sebab data yang dikumpulkan dari kategori koperasi dan UMKM ini perlu selanjutnya bisa digunakan secara luas oleh berbagai pihak.
"Pemenuhan prinsip-prinsip ini menjadi krusial karena pemanfaatan data akan dimanfaatkan secara terpadu dan bakal digunakan oleh masyarakat lebih luas," katanya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca Selengkapnya
Melalui program tersebut, Indonesia Re berharap dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnya
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan menyasar 500 ribu peserta UMKM melalui naungan SRC.
Baca Selengkapnya
Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang.
Baca Selengkapnya
Tercatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi instansi pusat dengan jumlah pelamar terbanyak, yakni 568.257 orang.
Baca Selengkapnya