Pemerintah hati-hati dalam amandemen kontrak Freeport

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus membahas amandemen kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait renegosiasi kontrak. Dalam amandemen tersebut, pemerintah sudah sepakat untuk meningkatkan royalti dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menegaskan pemerintah dan Freeport sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Peningkatan tersebut dilakukan dengan pembangunan smelter.

"Poinnya adalah dari kami memberi masukan. Juga tentang pendapatan negara. Kalau Kementerian Keuangan kan bicaranya adalah pendapatan negara," ujar Franky yang ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12).

Wakil Keuangan Menteri Keuangan Mardiasmo meminta Kementerian ESDM untuk hati-hati dalam memberikan insentif fiskal dalam amandemen kontrak tersebut. Yang penting, kata dia, peningkatan pendapatan negara harus ditingkatkan dalam amandemen kontrak.

"Sekarang pemerintah sedang meningkatkan Fiscal Space. Kementerian ESDM supaya hati-hati berikan fiskal insentif termasuk PBB, PPn, ataupun royalty. Harus kita jaga benar. Harus optimal lah," kata Mardiasmo.

Dalam amandemen kontrak, Kemenkeu bakal meninjau secara detail pemberian insentif dan kewajiban dari perusahaan tambang Freeport. Selain itu, Kemenkeu juga melihat detail pemberian pajak sehingga kontrak yang dijalankan akan semakin baik.

"Jadi kami ingin satu persatu kita lihat bea badan seperti apa. PPn bagaimana, royalti bagaimana, PBB bagaimana, jadi per poin. Jadi kontrak nanti betul betul bisa kita lihat bersama. Jadi kontraknya berjalan dengan baik," pungkas dia.

PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan ke-26 dari 112 penambang besar di Tanah Air yang telah resmi bersedia mengubah isi kontraknya berdasarkan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Namun, berbeda dengan sejumlah perusahaan sebelumnya, penandatangan memorandum of understanding (MoU) digelar secara tertutup.

Freeport bersama pemerintah melakukan pertemuan tertutup dalam penandatangan MoU tersebut. Kedua pihak akhirnya melakukan kesepakatan pengubahan isi kontrak setelah melakukan pertemuan sepanjang kurang lebih tujuh jam di kantor Minerba.

Proses renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan Freeport berjalan penuh liku. Bahkan, di penghujung proses penandatangan pun masih perlu waktu berjam-jam lantaran menunggu kepastian penurunan tarif bea ekspor yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014.

"MoU amandemen kontrak belum kami tandatangani, kami menunggu revisi PMK dulu," kata Rozik.

Dalam revisi PMK tersebut, Freeport mendapatkan diskon penurunan tarif bea ekspor hingga menjadi 7,5 persen dari harga patokan ekspor (HPE), atau turun jauh dibandingkan tarif di peraturan sebelumnya sebesar 25 persen. (mdk/idr)