Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Jokowi Serap Rp6,4 Triliun dari Lelang Enam Sukuk Negara

Pemerintah Jokowi Serap Rp6,4 Triliun dari Lelang Enam Sukuk Negara Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi menyerap dana Rp6,4 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp17,16 triliun.

Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, hasil lelang sukuk ini belum memenuhi target indikatif Rp12 triliun.

Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS10092021 sebesar Rp0,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,16429 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 10 September 2021 ini mencapai Rp1,6 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 3,09 persen dan tertinggi 4,25 persen.

Untuk seri PBS027, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,92897 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini mencapai Rp4,03 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4,79 persen dan tertinggi 5,12 persen.

Untuk seri PBS017, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,65 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,71754 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2025 ini mencapai Rp1,99 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,6 persen dan tertinggi 6,15 persen.

Untuk seri PBS029, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,63711 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp4,34 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,6 persen dan tertinggi 7,09 persen.

Untuk seri PBS004, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,087 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,73975 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037 ini mencapai Rp3,01 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,65 persen dan tertinggi 6,8 persen.

Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,009 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,20556 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp2,17 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,15 persen dan tertinggi 7,22 persen.

Dengan hasil lelang ini, maka realisasi penerbitan sukuk negara hingga Januari-Maret 2021 telah mencapai Rp74,3 triliun.

Menurut rencana, pemerintah akan melakukan lelang sukuk tambahan (green shoe option), pada Rabu (24/3), untuk lima seri SBSN yaitu PBS027, PBS017, PBS029, PBS004, PBS028, mengingat kecilnya penawaran yang dimenangkan pada lelang hari ini.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Asabri, Kejagung Sita 42 Tanah Benny Tjokro di Solo dan Sukoharjo
Kasus Asabri, Kejagung Sita 42 Tanah Benny Tjokro di Solo dan Sukoharjo

Jika aset yang disita masih kurang dari utangnya Rp6 triliun, salah satu cara yang dilakukan adalah terus mencari aset baik milik Hari Hidayat maupun Benny.

Baca Selengkapnya
Data OJK: Penghimpunan Dana Pasar Modal Indonesia Capai Rp137,05 Triliun
Data OJK: Penghimpunan Dana Pasar Modal Indonesia Capai Rp137,05 Triliun

Dari nominal tersebut, salah satunya berasal penggalangan dana dari penawaran saham perdana mencapai Rp4,39 triliun.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Baca Selengkapnya
6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini
6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini

Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Polri Turun Tangan Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP 6 Juta Warga Termasuk Jokowi & Gibran
Polri Turun Tangan Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP 6 Juta Warga Termasuk Jokowi & Gibran

Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun

Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.

Baca Selengkapnya
Cara Mudah Beli SBN Ritel, Bisa Modal Rp1 Juta dan Imbal Hasil Tinggi
Cara Mudah Beli SBN Ritel, Bisa Modal Rp1 Juta dan Imbal Hasil Tinggi

SBR ini memiliki kupon yang mengambang dengan kupon minimal (floating with floor) dan mengacu pada Bank Indonesia Rate (BI-Rate).

Baca Selengkapnya
Mengenal SRBI, Senjata Baru BI Buat Tarik Modal Asing Masuk Indonesia
Mengenal SRBI, Senjata Baru BI Buat Tarik Modal Asing Masuk Indonesia

SRBI akan mulai diimplementasikan pada 15 September 2023 sebagai instrumen operasi moneter rupiah kontraksi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terbitkan Surat Berharga Syariah, Imbal Hasil Capai 6,55 Persen per Tahun
Pemerintah Resmi Terbitkan Surat Berharga Syariah, Imbal Hasil Capai 6,55 Persen per Tahun

Pembelian/pemesanan minimal untuk ST012-T2 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Awal Mei 2024, Modal Asing Masuk Indonesia Tembus Rp22,8 Triliun
Awal Mei 2024, Modal Asing Masuk Indonesia Tembus Rp22,8 Triliun

Ini membuktikan bahwa respons kebijakan kenaikan BI rate maupun kenaikan suku bunga SRBI memang berhasil menarik masuk aliran modal asing.

Baca Selengkapnya
6 Juta Data NPWP Bocor, Ini yang Dilakukan Menkominfo
6 Juta Data NPWP Bocor, Ini yang Dilakukan Menkominfo

Budi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.

Baca Selengkapnya