Pemerintah Perintahkan BPKP Awasi Kepatuhan Kementerian Lembaga Belanja Produk Lokal
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih banyak kementerian / lembaga yang belum menggunakan produk dalam negeri. Padahal sejak tahun lalu, Pemerintah telah meminta kementerian/lembaga untuk mengutamakan pembelian produk buatan dalam negeri dalam belanja negara.
"Masih banyak teman-teman yang belum melaksanakan ini," kata Menko Luhut dalam Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #FestivalJoglosemar: Artisan of Java, Yogyakarta, Kamis, (20/5).
Menko Luhut mengaku telah melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dia pun meminta agar belanja kebutuhan negara diaudit oleh BPKP untuk mengetahui jumlah produk dalam negeri yang dibeli dengan anggaran pemerintah.
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
"Perlu diaudit BPKP setia KL (kementerian/lembaga), berapa banyak yang menggunakan produk dalam negerinya," kata dia.
Selanjutnya
Dia melanjutkan, sudah banyak produk dalam negeri yang dibuat pelaku UMKM Indonesia. Dibidang industri, Indonesia sudah mampu membuat turbin cmc miling, tempat duduk mobil untuk orang dengan kebutuhan khusus, ICU ventilator, Genose dan lainnya.
Sayangnya produk buatan anak bangsa ini belum masuk e-catalog. "Tapi ini belum bisa masuk e-catalog," kata dia.
Padahal bila semua kementerian/lembaga telah menggunakan produk dalam negeri, bisa menciptakan efek domino. Menciptakan jutaan lapangan kerja dan menciptakan teknologi baru yang karya anak bangsa.
"Ini akan mencipatkan jutaan lapangan kerja dan juga menciptakan teknologi anak bangsa," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaPelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaKementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan dampak melambungnya impor barang jadi ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaSebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca SelengkapnyaKemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPrioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional
Baca SelengkapnyaUntuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca SelengkapnyaDaftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya