Pemprov DKI diberi dua hari putuskan lahan kereta ringan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo direncanakan bakal meneken draft aturan terkait pembangunan kereta ringan atau light rail train (LRT) pekan depan. Sebelum itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi waktu dua hari untuk menyelesaikan persoalan lahan untuk proyek pengganti monorel tersebut.

"Kami berikan waktu ke Pemda DKI dua hari, Kamis-Jumat, Senin mereka kembali kemari. Lalu draf perpres penugasan Adhi Karya kami kirim ke presiden," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil usa memimpin rapat koordinasi pembangunan LRT di kantornya, Jakarta, Rabu (3/6).

Diharapkan proyek digagas Jokowi tersebut sudah bisa dimulai pengerjaannya atau groundbreaking pada 17 Agustus mendatang. Adapun pembangunan proyek itu rencananya akan dimulai dari Bogor hingga Jakarta.

"Bogor-Cawang, kemudian Cawang-Dukuh Atas, Bekasi-Cawang-Dukuh Atas," ungkapnya.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengaku tak masalah bila DKI Jakarta tetap menolak memberikan lahan untuk pembangunan depo LRT.

"Kalau buat deponya, DKI tidak bersedia, ya cari yang lain, masak mau mundur? Kalau stasiun, semua elevated," terangnya.

Di sisi lain, kata Kiswodarmawan, pihaknya sudah memperoleh izin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menggunakan bahu jalan tol sebagai rel LRT.