Pengamat: Pemerintah bunuh diri umbar dana bombastis di tax haven
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui dana-dana warga RI yang ada di luar negeri lebih dari Rp 11.400 triliun. Angka tersebut berasal dari akumulasi atau perhitungan harta kekayaan pengusaha-pengusaha kaya Indonesia yang sudah memarkir uangnya di luar negeri sejak 1970.
Sayangnya, pengakuan besaran dana pengusaha dan perusahaan RI di negara surga pajak (tax haven) tersebut justru menjadi langkah bunuh diri untuk pemerintah. Sebab, saat ini, pemerintah dinilai lamban dalam menggenjot penerimaan pajak, padahal sudah mengetahui banyaknya dana yang dititipkan di luar negeri.
"Menteri (Menkeu) terlalu bombastis bilang ada dana di tax haven Rp 11.000 triliun. Itu menurut saya bunuh diri karena kalau dia bilang sebesar itu artinya kan punya data dan besar. Kenapa tidak dari dulu lakukan penegakan hukum saja dan harus tax amnesty (pengampunan pajak) sekarang," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).
-
Kenapa hukum dibuat? Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, ketentraman sekaligus keamanan.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Apa komitmen Ganjar Pranowo untuk hukum di Indonesia? 'Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres,' kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).
Dia menambahkan, dengan dana sebesar itu, pemerintah tidak akan bisa menarik dana secara keseluruhan ke dalam negeri, sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah tidak akan terlalu besar. Seperti Italia yang hanya mampu menarik 20 persen dana para pengusaha asal negara mereka dari tax haven.
"Katakanlah kita ada Rp 11.000 triliun, kalau pulang cuma Rp 1.000 triliun atau 10 persen, dia kan gagal. Saya tidak yakin dana luar negeri akan balik sebanyak itu, paling Rp 500 triliun. Itu juga sudah bagus," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca SelengkapnyaSoal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaUstaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaRasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan modus yang digunakan mafia tanah tersebut menggunakan surat-surat palsu
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca Selengkapnya