Pengusaha puji keberanian Pemprov DKI hapus subsidi BBM

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dialihkan ke infrastruktur semakin mendesak. Kalangan pengusaha menilai sikap pemerintah pusat yang gamang dalam isu ini kalah dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"DKI berani katakan tidak ada subsidi BBM. Itu terobosan untuk mengambil kebijakan yang tidak populis, tapi itu realistis," ujar Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto di sela-sela Indonesia Investor Forum ke-3, Jakarta, Selasa (21/1).

Kadin berkukuh, mayoritas subsidi BBM diterima justru oleh kelompok warga kelas menengah dan atas. Suryo mengingatkan bahwa sistem subsidi saat ini yang bertumpu pada kebijakan anggaran akan terus membebani pemerintah.

Soalnya, besaran subsidi akan terus mengikuti deret inflasi saban tahun, sehingga nominalnya di APBN pasti akan terus melonjak.

"Subsidi dalam pengertian dianggarkan mengikuti kebutuhan yang semakin meningkat, gimana dong. Berarti semakin bertambah," cetusnya.

Pekan lalu, Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan tidak ada kebijakan baru soal harga BBM bersubsidi hingga terlaksananya pemilihan umum (pemilu) tahun ini. Segala implementasi yang berkaitan dengan harga BBM bersubsidi akan diterapkan usai pemilu.

"Sampai pemilu itu tidak akan ada kebijakan apapun terkait BBM. Kita harus melakukan sesuatu setelah pemilu," ujarnya.

Kendati demikian, Bambang mengakui harus ada perubahan terhadap pola subsidi BBM. Berkaca pada tahun lalu, pelemahan Rupiah membuat lonjakan anggaran subsidi BBM mencapai sekitar Rp 50 triliun.

Jika kebijakan soal BBM tidak dilaksanakan pada akhir masa kabinet ini, maka Kadin merekomendasikan pemerintahan baru agar tidak segan-segan melaksanakan pengalihan subsidi BBM tahun berikutnya.

"Harus ada keberanian dari pemerintah pusat. Seyogyanya kalau pemerintah sekarang tidak berani, ya semoga pemerintah mendatang berani," kata Bambang. (mdk/noe)