Pengusaha tambang pusing soal kebijakan smelter pemerintah

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana merelaksasi aturan yang melarang ekspor bahan mineral mentah. Sebab, aturan ini membuat sektor tambang layaknya peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga di tengah harga komoditas yang sedang anjlok di pasar global saat ini.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonatan Handoyo mengatakan, pembangunan smelter dalam kondisi saat ini sangat memberatkan pengusaha tambang.

"Dari 24 smelter yang sudah dibangun sejak 2012-2015 itu sudah memakan investasi sebesar USD 12 miliar. Sebagian besar adalah investor asing," ujar Jonatan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (15/3).

Dalam kondisi pemasukan yang minim saat ini, ditambah kewajiban membangun smelter, membuat para pengusaha tambang pusing.

"Sebagai pelaku usaha smelter di Indonesia. Kami ini akan menjadi orang yang paling pusing terkait nasib smelter. Kami sedang galau maka kami mencari pegangan berupa Amanah UU dan Peraturan tentang Hilirisasi Mineral yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 3, UU No 4/2009, UU No 3/2015, PP 23/2010, Permen ESDM 01/2014, dan Permen ESDM 8/2015. Tidak jelas sebetulnya dari mana asal mulanya sehingga dilakukan rapat dengar dengan DPR dan ESDM 8 Maret yang lalu dibahas relaksasi mineral," jelas dia.

Sementara itu, mengenai wacana relaksasi ekspor mineral mentah, Jonatan mengatakan, AP3I sedang menggodok beberapa usulan.

"Perlu diketahui dari seluruh perusahaan smelter kami tidak ada yang menerima tax holiday padahal kami adalah industri baja. Jadi ini bukti nyata yang membuat kami perlu bicara ke pemerintah," tegas dia.

Kemudian terkait perlunya implementasi dari pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri baik dari segi kualitas, kuantitas, nilai ekonomi, sehingga hilirisasi industri logam dasar dapat berjalan di dalam negeri.

"Kami hanya minta tolong, pertama melalui UU, dan kedua kepada pemangku pemerintah di Indonesia. Mari kita lihat apa yang telah dijanjikan dan diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Seperti yang kita tahu Jokowi menyetop mengekspor bahan mentah khusus untuk nikel," pungkas dia.