Penyaluran bansos minta ditunda karena rawan dipolitisasi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi angkat suara mengenai usulan yang meminta program penyaluran bansos ditunda sementara saat penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari.
Penyaluran bansos minta ditunda karena rawan dipolitisasi.
Menurut dia, penyaluran bansos pangan seperti beras jadi hal penting yang tidak bisa ditunda bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Makan-nya boleh ditunda enggak? Kalau saudara kita yang 22 juta KPM itu urgent. Saya ulangin, siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita yang 22 juta itu. Siapapun presidennya, ini negara," tegasnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1).
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Dia pun mempersilakan pihak luar untuk memantau penyaluran program bansos tersebut selama Pemilu 2024.
"Orang enggak ada penyalahgunaan. Kan ada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Kan bisa dilihat apakah ada atribut politik atau enggak. Ini siapapun," kata Arief.
"Terus teman-teman dari Komisi IV, Komisi VI boleh hadir untuk mengawasi. Waktu RDP kan saya sampaikan, kita bisa undang juga, enggak apa-apa," ungkapnya.
Perum Bulog menjamin penyaluran program bantuan sosial atau bansos beras 10 Kg selama 3 bulan pada Januari-Maret 2024 bisa tersalurkan tanpa unsur politik jelang Pemilu 2024 yang akan digelar pada Februari mendatang.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi meyakini hal itu lantaran pihaknya sudah memegang data, siapa saja 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.
Menurut dia, penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut akan turut didukung oleh para transporter yang juga merupakan profesional logistic company.
"Bagi kami, urusannya adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Yang lain kita enggak ikut mikir," tegas Bayu.
Menindaki banyaknya pemberian bansos yang terindikasi unsur politik akibat adanya atribut-atribut tertentu yang menempel, dia meyakinkan Perum Bulog telah melakukan proses pembagian bansos secara seksama di semua tempat.
"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," imbuhnya.
Demi meyakinkan penyaluran bansos beras aman politisasi, Bayu lantas mempersilakan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan.
"Silakan Bawaslu dan satgas pangan melaksanakan tugasnya. Saya kira beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya melaksanakan saja," pungkas Bayu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya
"Bansos itu enggak ada kaitannya sama harga (beras)," ketua Bapanas) Arief Prasetyo
Baca Selengkapnya
Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan bansos disiapkan negara didasarkan ketulusan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Bripka ED ditangkap polisi karena melakukan pengancaman terhadap warga sudah menjadi tersangka.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi