Per hari ini, DJP catat dana Tax Amnesty telah terkumpul Rp 12,9 T

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini dana dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) telah terkumpul sebesar Rp 12,9 triliun. Angka ini terus meningkat dibandingkan bulan Juli 2016 yang mencapai Rp 3,76 triliun.

"Iya komposisi harta Tax Amnesty yang telah terkumpul saat ini sudah Rp 12,9 triliun," kata Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (10/8).

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 10,5 triliun merupakan harta dari deklarasi dalam negeri, Rp 1,63 triliun sebagai harta deklarasi luar negeri, dan Rp 744 miliar sebagai harta repatriasi.

Hestu menambahkan, total harta yang dilaporkan sebesar Rp 12,9 triliun tersebut berasal dari 2.032 wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan dari repatriasi dan deklarasi yang dilakukan para wajib pajak, uang tebusan yang sudah terkumpul sebesar Rp 269 miliar.

Di mana sebesar Rp 212 miliar berasal dari wajib pajak orang pribadi non UMKM, Rp 41,1 miliar berasal dari wajib pajak badan non UMKM, Rp 14,4 miliar dari wajib pajak orang pribadi UMKM, dan 99 juta dari wajib pajak badan UMKM.

"Nantinya uang tebusan itu bisa langsung masuk kas negara yang membayar sesuai periode sebesar 2 persen itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menganggap bahwa capaian dana Tax Amnesty ini masih sedikit. Sebagai awalan dan pemanasan, tambah Presiden, jumlah ini tidak menjadi masalah.

Keberhasilan program Tax Amnesty, diyakini Presiden Jokowi akan menguatkan nilai tukar rupiah, meningkatkan cadangan devisa, dan penerimaan negara.

"Kalau ini berhasil, penguatan nilai tukar Rupiah pasti. Yang kedua, peningkatan cadangan devisa, sudah naik dari USD 103 miliar menjadi USD 111 miliar. Negara lain tergerus cadangan devisanya, karena ada penguatan Dolar, kita sudah naik. Ini patut kita syukuri," ujarnya.

Presiden juga meyakini, kalau uang dari program tax amnesty sudah masuk ke perbankan, maka likuiditas perbankan akan naik. Dengan demikian, kredit yang disalurkan kepada masyarakat juga akan semakin mudah. Dalam jangka menengah dan panjang, lanjut Presiden, program ini juga akan meningkatkan penerimaan negara.