Per Mei, KPPU terbanyak tangani perkara tender nilai total Rp 1000 T

Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat sejak 2000 hingga 2016, lembaga tersebut telah menerima sebanyak 2.537 laporan dengan komposisi didominasi oleh pengadaan barang/jasa atau tender dengan porsi 73 persen.

Pada periode 2000-2016 pula, KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender, 55 perkara non-tender, dan sebanyak 8 perkara keterlambatan notifikasi merger.

Direktur Penindakan KPPU, Gopprera Panggabean, mengatakan total nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara di KPPU hingga Mei 2017 adalah sekitar Rp 22,5 triliun dan USD 73,9 miliar atau setara Rp 984,9 triliun (USD 1 = Rp 13.325).

"Dari total laporan yang masuk, sekitar 73 persen adalah perkara yang terkait pengadaan barang dan jasa, baik yang terkait dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," katanya seperti dikutip dari Antara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/5).

Dia menyebutkan dominannya tender tidak berarti banyak tender yang tidak benar. Tetapi ada juga beragam faktor lainnya mempengaruhi seperti ada pihak yang kalah tender tidak terima atau karena kurang memahami aturan tender yang berlaku.

Mengenai jumlah perkara yang masuk dan tidak ditindaklanjuti KPPU, Gopprera memaparkan ada beberapa kriteria sebuah laporan tidak diteruskan seperti alamat atau identitas pelapor tidak jelas, begitu juga dengan laporan yang tidak ada alat bukti awal pendukung yang juga tidak memadai. Begitu pula bila selama penyidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka juga tidak dilanjutkan.

Sedangkan, berdasarkan sumber perkara KPPU tersebut diketahui sebanyak 83 persen dari laporan masyarakat, serta sebanyak 14 persen merupakan inisiatif dari lembaga KPPU itu sendiri.

Sementara, perbandingan persentase jumlah perkara KPPU berdasarkan sektor industri antara lain 27 persen di sektor jasa konstruksi, 5 persen sektor migas, 5 persen alat kesehatan, 5 persen peternakan/pertanian, 4 persen ketenagalistrikan, 3 persen kepelabuhanan, serta 3 persen angkutan darat dan laut.

Sedangkan pada 2017 ini, dilaporkan terdapat 24 perkara KPPU, dan telah diputus sebanyak 7 perkara yang terdiri atas 5 perkara tender dan 2 perkara non-tender, dengan total denda yang telah dijatuhkan sebesar Rp 212 miliar.

Sebagaimana diketahui, KPPU berwenang memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

KPPU juga memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis.

Melalui UU No. 20/2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2013, KPPU berwenang mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.

Selain itu, melalui penguatan dalam PP No. 57/2010, KPPU juga berwenang menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan.