Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Peralihan Pembangkit Listrik Fosil ke EBT Butuh Pendanaan, Termasuk Bayar Kompensasi

Peralihan Pembangkit Listrik Fosil ke EBT Butuh Pendanaan, Termasuk Bayar Kompensasi Pembangkit listrik. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) fosil bukan sesuatu yang mudah. Sebab, ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan dan membutuhkan desain strategi yang jelas sebelum diimplementasikan.

"Kita akan dorong pembangkit EBT berkembang tapi kita harus lihat posisi kita ini pada penggunaan pembangkit dengan batubara," kata Suahasil dalam acara diskusi bertajuk Energi Terbarukan: Sudut Pandang, Supply-Demand, Keterjangkauan, Tarif, Reliability dan Akses, Jakarta, Kamis (21/10).

Menggantikan pembangkit batubara dengan EBT tidak bisa dilakukan dengan mudah. Alasannya keberadaan pembangkit memiliki nilai kontrak tersendiri, baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Kontrak kerja pembangkit juga mengandung nilai investasi yang harus masuk dalam perhitungan.

"Pembangkit ini punya kontrak dari PLN dan ini bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Dan ini juga berhubungan dengan iklim investasi karena dilihat dari institusi internasional. PLN juga diperhatikan dunia internasional," ungkap Suahasil.

Bila penggunaan pembangkit listrik fosil akan disegerakan waktu berakhirnya, maka harus ada dana yang disiapkan untuk membayar kompensasi investasi yang ditanam. Untuk itu dalam peralihan penggunaan pembangkit fosil ke pembangkit EBT diperlukan persiapan yang tidak sederhana.

"Karena itu kita harus hati-hati, kalau batubara diberhentikan lebih cepat dari waktunya (kontrak investasi) ini ada kompensasi. Sehingga kita butuh uang buat pembangkit fosil dan membangun pembangkit baru berbasis," kata dia.

Maka saat ini pemerintah tengah merancang desain dalam proses transisi ke energi bersih. Sebab hitungannya bukan hanya secara makro ekonomi tetapi menyangkut masalah menjaga iklim investasi dan ekosistem bisnis di dalamnya.

"Kalau hitungannya bisnis, maka nanti kita cari dan desain, berapa yang ditanggung APBN, berapa yang ditanggung dari internasional," kata dia.

Dia menambahkan, desain yang sedang dirancang pemerintah ini bisa menjadi acuan bagi dunia internasional. Sehingga desain yang sama bisa digunakan atau tidak untuk mendukung penurunan emisi di negara berkembang lainnya yang masih menggunakan pembangkit listrik dari fosil.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Faktor Teknologi yang Jadi Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Ada Faktor Teknologi yang Jadi Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan dihadapkan dengan 4 tantangan.

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Akui Indonesia Sulit Lepas dari Pembangkit Listrik Batu Bara
Pemerintah Akui Indonesia Sulit Lepas dari Pembangkit Listrik Batu Bara

Ketersediaan batu bara yang melimpah menjadikan komoditas ini sebagai penggerak perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ingin Kembangkan Energi Panas Bumi, Tapi Terganjal Ini
Pemerintah Ingin Kembangkan Energi Panas Bumi, Tapi Terganjal Ini

Sumber-sumber energi terbarukan membutuhkan pendanaan besar.

Baca Selengkapnya
Di Forum ASEAN-Indo-Pacific, Dirut PLN Suarakan Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi
Di Forum ASEAN-Indo-Pacific, Dirut PLN Suarakan Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi

AIPF bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerja sama yang lebih kuat.

Baca Selengkapnya
Transisi Energi, Pemerintah Diminta Tak Lupakan Keadilan Sosial untuk Warga Terdampak
Transisi Energi, Pemerintah Diminta Tak Lupakan Keadilan Sosial untuk Warga Terdampak

Pemerintah diingatkan tentang pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemasok Listrik EBT Keluhkan Harga Beli PLN yang Murah
Pemasok Listrik EBT Keluhkan Harga Beli PLN yang Murah

Penjualan listrik berbasis energi terbarukan kepada PLN menggunakan skema perjanjian Independent Power Producer (IPP).

Baca Selengkapnya
Luhut Cari Donor Baru untuk Pensiunkan PLTU Batubara Senilai Rp306 Triliun
Luhut Cari Donor Baru untuk Pensiunkan PLTU Batubara Senilai Rp306 Triliun

Pemerintah berencana mencari donor lain yang bisa membantu Indonesia mempercepat pensiun PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya
Target Pemakaian Energi Hijau Masih Jauh dari Impian, Ini Sederet Alasannya
Target Pemakaian Energi Hijau Masih Jauh dari Impian, Ini Sederet Alasannya

Sikap sejumlah negara untuk pensiun PLTU batu bara saling berbeda.

Baca Selengkapnya
OJK: Transisi Energi Bersih Bisa Ganggu Stabilitas Ekonomi dan Sosial
OJK: Transisi Energi Bersih Bisa Ganggu Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Dia menilai justru hal itu malah melemahkan komitmen yang dibuat negara-negara tersebut mengenai emisi nol bersih.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Perintahkan Smelter Tambang Ganti Sumber Energi Pakai Panel Surya Mulai 2025
Menteri Bahlil Perintahkan Smelter Tambang Ganti Sumber Energi Pakai Panel Surya Mulai 2025

Langkah ini diperlukan untuk mengurangi tingkat emisi dari operasional smelter. Termasuk dalam mengejar target nol emisi karbon.

Baca Selengkapnya