Perbesar Belanja Kesehatan Bisa Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi Virus Corona

Merdeka.com - Ekonom Senior Indef, Dradjad Wibowo menyarankan pemerintah untuk melakukan public health spending atau memperbesar belanja kesehatan masyarakat untuk menyelamatkan ekonomi di tengah ancaman wabah virus corona atau covid-19.

"Di dalam kondisi kita terkena ancaman wabah, sebenarnya salah satu cara menyelamatkan ekonomi itu melalui public health spending atau belanja kesehatan masyarakat yang besar-besaran. Ini bisa mengkompensasi penurunan ekonomi yang terjadi di berbagai sektor, pariwisata, transportasi dan sebagainya,” kata Drajad dalam Press Conference 'Meracik Vaksin Ekonomi Hadapi Pandemi' di Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut dia, pencegahan penyebaran covid-19 dengan anggaran besar ini sangat penting dilakukan. Sebab, kapasitas kesehatan di Indonesia masih kurang. Sehingga sangat perlu untuk memperhatikan fasilitas seperti ruang isolasi, dan ventilasi udaranya.

"karena ada riset yang mengatakan bahwa kalau tidak terisolasi, sistem ventilasinya menjadi satu dengan ruangan lain, itu bisa berpotensi menularkan pada tenaga kerja medis, Karena kita tahu kapasitas kesehatan kita, makannya sangat penting untuk mencegah penyebaran virus ini," ujarnya.

Apresiasi Presiden Jokowi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berencana melakukan relokasi anggaran dana perjalanan dinas Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga mencapai 50 persen, sebagai dana darurat bagi penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di berbagai wilayah Indonesia.

"Kita setuju, realokasi belanja perjalanan dinas presiden yang mencapai Rp43 triliun, dapat pangkas sekitar 50 persen," kata Ekonom Indef, Abra Talattov, melalui siaran Webinar pada Selasa (23/3).

Abra kemudian menyebut bahwa sudah seharusnya dana perjalanan dinas Jokowi dapat digunakan untuk program bantuan sosial, bagi masyarakat kelas bawah dan pekerja informal yang terdampak kebijakan social distancing.

Untuk wilayah Jabodetabek, Abra menyebut bahwa terdapat 77 juta jiwa masyarakat yang ikut terdampak kebijakan social distancing. Sedangkan pekerja informal daerah Jakarta yang juga terdampak kebijakan tersebut, diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, berdasarkan data bulan Agustus 2019.

Adapun bentuk bantuan sosial pemerintah dapat berupa uang tunai langsung ataupun sejumlah bahan pokok yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama pandemi virus Corona masih berlangsung.

Reporter: Tira

Sumber: Liputan6.com