Pertamina gandeng Menteri Susi bangun SPBU di daerah terpencil
Merdeka.com - PT Pertamina siap membangun stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan (SPBN) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Perusahaan pelat merah ini tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penentuan lokasi pembangunan.
"Untuk menyediakan fasilitas SPBN kepada nelayan, yakni pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menentukan lokasi-lokasi sentra nelayan yang butuh BBM," kata PT Pertamina Branch Sulut Sulawesi Tengah Gorontalo (Suluttenggo), Gunawan Wibisono, seperti dikutip Antara di Manado, Selasa (11/7).
Dia menegaskan bahwa KKP yang merekomendasikan titik lokasi dan calon pengelola SPBU Nelayan, serta mengevaluasi kebutuhan BBM nelayan secara akurat berdasarkan data jumlah kapal dan data pendukung lainnya.
-
Bagaimana Pertamina memastikan suplai di wilayah terpencil? Selain itu, telah disiagakan tambahan tangki atau modular pada SPBU eksisting di remote area atau kepulauan kecil.
-
Kenapa Pertamina cek SPBB di Ketapang - Gilimanuk? Dengan terkoneksinya tol trans jawa, jalur darat dari Jawa menuju Bali meningkat signifikan, apalagi ketika liburan saat ini. Karena itu, kesiapan layanan BBM bagi mobilitas masyarakat dan kecepatan pengisian bahan bakar kapal bisa sangat mempengaruhi operasional penyebrangan ASDP serta kelancaran proses bongkar muat kapal di Pelabuhan,' terang Arya.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Pertamina bantu apa di Sumatera Selatan? 'Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang terpantau memiliki asap moderat hingga pekat. Oleh karena itu, kami dengan cepat dan tanggap membantu penanganan karhutla di 44 titik kebakaran, agar tidak menyebar dan menyebabkan dampak lebih lanjut,' ujar Fadjar.
-
Kenapa Pertamina menyegel SPBU nakal? 'Melalui pengamanan ini, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan (Wasamatlitrik) guna menemukan benar tidaknya adanya dugaan tindak pidana tersebut terjadi,' terang Zulkifli.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk SPBU nakal? 'Pertamina mengapresiasi tindakan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan SPBU serta senantiasa akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya menjelang dan selama masa Satgas RAFI 2024', ungkap Mars Ega.
Untuk alokasi pendanaan dan pembangunan SPBU nelayan, menurut dia, bisa dari pemerintah dalam hal ini KKP atau swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertamina memastikan BBM subsidi untuk nelayan tersalurkan sesuai dengan kuota dan membentuk SPBU nelayan di lokasi yang direkomendasikan oleh KKP. "Kebutuhan nelayan di wilayah 3 T sebetulnya dapat dilayani melalui lembaga penyalur eksisting yang sudah beroperasi di lokasi 3 T tersebut," jelasnya.
Pembelian BBM Subsidi untuk usaha perikanan tangkap diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 13/Permen-KP/2015. Ketentuan ini mewajibkan nelayan memliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD kabupaten terkait untuk memperoleh BBM subsidi dengan ketentuan dan syarat terpenuhi dahulu.
SPBU nelayan di Sulut, kata dia, ada di enam titik yang beroperasi, yakni Tumumpa Kota Manado, Bitung, Kema Kabupaten Minahasa Utara, Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, Labuanuki Kabupaten Bolaang Mongondow.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengelolaan SPBU apung kembali menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di perairan Jakarta.
Baca SelengkapnyaSolusi Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program Solusi Nelayan sudah tercatat.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaSelain itu, harga solar subsidi dipastikan sebesar Rp6.500 per liter untuk semua SPBU.
Baca SelengkapnyaSecara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaAntrean panjang kendaraan terjadi akibat kelangkaan BBM jelang akhir tahun. Truk-truk bahkan antre panjang bahkan hingga bermalam.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaKerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaMelalui Pertashop, masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga standar dengan lokasi yang terjangkau.
Baca SelengkapnyaGanjar juga akan memperbaiki data melalui penyatuan informasi rakyat yang nantinya bisa dipakai sebagai data bagi para nelayan mengakses BBM.
Baca SelengkapnyaBahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca Selengkapnya