PLN diminta hati-hati susun data penerima subsidi listrik

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta lebih hati-hati menyusun daftar pelanggan berhak mendapatkan subsidi listrik tahun depan. Jangan sampai, masyarakat miskin dan hampir miskin menjadi korban pencabutan subsidi listrik.

"Tergantung usaha PLN meny‎isir 23,3 juta itu dalam waktu dua bulan PLN mampu nggak? Datanya by name by address. Tapi nggak ada ID pelanggan PLN, itu kesulitannya," kata Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Riyanto dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).‎

Dia berharap perusahaan setrum negara itu melakukan sosialisasi sebelum pencabutan.

"Ini reformasi yang cukup berdampak besar ya, pemerintah harus sosialisasi lebih banyak di dalam. Saya takut banyak yang salah tanggap," tegasnya.

Sebelumnya, PLN optimistis penyisiran pelanggan layak mendapat subsidi listrik selesai akhir tahun ini. Adapun pelanggan dimaksud adalah konsumen rumah tangga golongan R-1 berdaya listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

Berdasarkan data PLN, saat ini terdapat 45,1 juta pelanggan rumah tangga golongan R-1. Terdiri dari 22,8 juta pelanggan listrik 450 VA dan 22,3 juta untuk 900 VA.

Sementara, data Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan, hanya 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin. Artinya, sebanyak 20,4 juta pelanggan harus dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi listrik.

Dengan kata lain, mereka bakal dikenakan tarif listrik nonsubsidi sebesar Rp 1.352 per kWh mulai awal tahun depan.

Sebagai informasi, saat ini, pelanggan 450 VA hanya dikenakan tarif sekitar Rp 400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp 600 per kWh.