Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polemik pembentukan holding BUMN melalui persetujuan DPR

Polemik pembentukan holding BUMN melalui persetujuan DPR gedung BUMN. wordpress.com

Merdeka.com - Rencana pembentukan holding BUMN oleh Kementerian BUMN masih terus berjalan. Setelah holding tambang, pemerintah selanjutnya menargetkan membentuk holding BUMN migas. Namun, masih ada beberapa kendala dalam pembentukan holding, salah satunya izin DPR.

Menteri BUMN, Rini Soemarno pernah mengatakan bahwa secara hukum persetujuan holding tidak perlu menunggu DPR.

"Kalau secara hukum tidak. Jadi gini kalau membicarakan persetujuan ataupun berdasarkan undang-undang itu adalah privatisasi. Privatisasi itu dalam arti bahwa kepemilikan pemerintah bisa berkurang. Dalam hal holding ini kepemilikan pemerintah hanya pindah. Jadi kepemilikan langsung PGN dimiliki langsung dimiliki pemerintah, kemudian PGN dimiliki 57 persen langsung, Pertamina di mana 100 persen langsung dimiliki pemerintah," ujar Rini di sela-sela kunjungan di Tegal, Jawa Tengah, Senin (28/11) malam.

Orang lain juga bertanya?

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari dari Fraksi PAN, Achmad Hafisz Thohir menegaskan bahwa proses holding BUMN harus melalui persetujuan DPR, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang (UU) Kekayaan Negara, UU BUMN dan UU Perseroan.

Dia menjelaskan, kebijakan holding yang dibentuk Menteri BUMN, Rini Soemarno belakangan ini pada prosesnya terjadi perpindahan kepemilikan saham pada suatu perusahaan.

"Memang saham negara itu tidak hilang karena dia disertakan dalam bentuk modal pada perusahaan tertentu, tapi di sana ada pergeseran kepemilikan dan komposisi, sehingga harus melalui persetujuan DPR," kata dia di Jakarta, Selasa (23/1).

Oleh karena itu, lanjut Thohir, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembentukan holding tidak memerlukan proses pada APBN atau tidak membutuhkan persetujuan DPR, maka PP tersebut berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Nggak boleh pemerintah melanggar Undang-Undang, jelas ini berefek buruk pada citra dan kepercayaan publik pada hukum," ujar dia.

Walaupun niat holding itu baik, imbuh Thohir bukan berarti pembenaran untuk melanggar perundang-undang yang ada. "Jangan sekonyong- konyong melanggar Undang-Undang dengan alasan untuk mengefektifkan kegiatan," ujar dia.

Lagi pula, Thohir melihat pembentukan holding ini akan sulit terkonsolidasi dan bermasalah secara akuntan. Yang mana untuk mempertahankan status BUMN pada perusahaan yang dijadikan anak holding, pemerintah menyisakan sebagian kecil saham dwi warna yang disebut saham istimewa.

Saham istimewa dwi warna pada anak holding itulah yang menjadi ganjalan dalam melakukan konsolidasi aset. Karena jika dipaksakan, akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan PSAK 65 juga terintegrasi atau merefer ke International Financial Reporting Standart (IFRS).

"Nanti bermasalah, kan keuntungan akan dikonsentrasi menjadi modal pada tahun berikutnya," pungkas Thohir.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR

Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Ulurkan Tangan Tagih RUU BUMN ke DPR, Singgung Hadirnya BPI Danantara
Erick Thohir Ulurkan Tangan Tagih RUU BUMN ke DPR, Singgung Hadirnya BPI Danantara

Erick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas DPR Cecar Erick Thohir Kritik BUMN Pakai Mulut Prabowo: Kerjanya Omon-Omon!
VIDEO: Panas DPR Cecar Erick Thohir Kritik BUMN Pakai Mulut Prabowo: Kerjanya Omon-Omon!

Mufti Anam mencecar keras Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan pelat merah

Baca Selengkapnya
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara

Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Telak! DPR Cecar Erick Suka Pilih
VIDEO: Telak! DPR Cecar Erick Suka Pilih "Orang Tak Jelas" Isi Jabatan Bos BUMN

Dia mengkritik Erick kerap merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN dengan orang yang tidak jelas

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris "Apa Lagi Dikejar, Uang?"

Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menggebu-gebu DPR Emosi Minta iPhone Diblokir | Luluk Vs Khofifah Panas di Debat Jatim
VIDEO: Menggebu-gebu DPR Emosi Minta iPhone Diblokir | Luluk Vs Khofifah Panas di Debat Jatim

Komisi VI DPR dalam rapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mendesak seluruh produk Apple diblokir masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik
Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik

Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Baca Selengkapnya