Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Potensi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa ke Produk UMKM Capai Rp318 Triliun

Potensi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa ke Produk UMKM Capai Rp318 Triliun UMKM. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto meminta kepada kementerian, lembaga serta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengadaan belanja barang dan jasa ke produk UMKM. Potensi belanja barang dan jasa ke produk UMKM mencapai Rp318 triliun sepanjang tahun ini.

"Kami laporkan untuk potensi belanja pengadaan untuk usaha mikro dan kecil pada tahun 2020 sebesar Rp318,03 triliun atau 37 persen dari total belanja pengadaan. Sampai saat ini realisasinya sudah mencapai Rp82,64 triliun atau 25,99 persen dari potensi belanja UKM," kata Roni dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11).

Guna mengejar angka 40 persen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, maka belanja pengadaan usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan lagi. Dia meminta pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah didorong untuk berkontrak dengan UMKM dalam paket pengadaan yang nilainya lebih kecil atau sama dengan Rp2,5 miliar.

Sementara untuk paket pengadaan yang nilainya di atas Rp 2,5 miliar dapat berkontrak dengan usaha menengah dan atau usaha besar dan non kecil dengan tetap melibatkan usaha mikro dan kecil menggunakan produk dalam negeri dalam pemenuhan barang jasanya.

Di samping itu, LKPP telah menyediakan laman khusus untuk UMKM pada portal pengadaan nasional untuk memberikan informasi yang terkait usaha kecil secara luas, antara lain informasi tentang jumlah pelaku usaha kecil, potensi nilai belanja pengadaan untuk usaha kecil, dan jenis komoditas pada katalog elektronik yang dijual oleh usaha kecil.

"Kami laporkan LKPP telah mencanangkan program untuk mendukung program usaha mikro dan usaha kecil UKM go digital melalui proses belanja langsung kementerian lembaga, pemerintah daerah yang bernilai paling tinggi Rp50 juta Kepada usaha mikro kecil yang tergabung dalam e-marketplace,” ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak covid-19.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Potensi Belanja Produk UMKM Diprediksi Capai Rp2.000 Triliun
Potensi Belanja Produk UMKM Diprediksi Capai Rp2.000 Triliun

Potensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin
Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin

Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.

Baca Selengkapnya
Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia

Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar.

Baca Selengkapnya
Airlangga Sentil Pengusaha Ritel: Produk UMKM Jangan Dipajang di Bagian Belakang Toko Mal
Airlangga Sentil Pengusaha Ritel: Produk UMKM Jangan Dipajang di Bagian Belakang Toko Mal

Airlangga mencontohkan cara pemasaran yang bisa dilakukan pelaku usaha ritel ialah dengan menampilkan produk UMKM di tempat yang strategis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen
Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen

Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.

Baca Selengkapnya
Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri
Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.

Baca Selengkapnya
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha

Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.

Baca Selengkapnya
Klaim Punya Banyak Prestasi, Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Rp66 Miliar di 2025
Klaim Punya Banyak Prestasi, Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Rp66 Miliar di 2025

Pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.

Baca Selengkapnya
Menaker Dorong Perusahaan Beri Perhatian ke UMKM
Menaker Dorong Perusahaan Beri Perhatian ke UMKM

Dukungan tersebut harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.

Baca Selengkapnya
173 Anak-Cucu BUMN Dihapus, Erick Thohir: Kita Mau Dorong UMKM Bisa Tumbuh
173 Anak-Cucu BUMN Dihapus, Erick Thohir: Kita Mau Dorong UMKM Bisa Tumbuh

Bersih-bersih BUMN jadi salah satu langkah Erick Thohir mengefisienkan BUMN.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Usul Nama Kementerian Koperasi dan UKM Diganti, Begini Ceritanya
Pengusaha Usul Nama Kementerian Koperasi dan UKM Diganti, Begini Ceritanya

Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.

Baca Selengkapnya
Miris, Sri Mulyani Catat 29,2 Juta UMKM Belum Tersentuh Akses Kredit Bank
Miris, Sri Mulyani Catat 29,2 Juta UMKM Belum Tersentuh Akses Kredit Bank

Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Baca Selengkapnya