Follow
Presiden Jokowi: Blak-blakan saja, dulu DPR buat UU banyak titipan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan dalam tiga tahun terakhir sudah banyak kemajuan Indonesia di bidang ekonomi. Salah satunya ialah pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia dari lembaga rating atau S&P. Indonesia diberikan status layak investasi.
Kemudian peringkat kemudahan berusaha RI dari Bank Dunia untuk edisi 2017, meningkat dari 106 ke 91 dan 2018 loncat jadi 72.
"Artinya dalam 2 tahun kita loncat 34 posisi. ini cepat sekali," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), di Jakarta Convention Center (Jakarta), Jakarta, Selasa (28/11).
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Karena Indonesia memiliki 42 ribu regulasi. Sehingga Presiden Jokowi meminta kepada DPR supaya tidak terlalu banyak membuat Undang-undang (UU).
"Saya sudah titip sama DPR enggak banyak bikin UU, nambahin ruwet. Bikin saja 1-2-3. Nggak setahun 40, 1 sampai 3 cukup tapi kualitas baik," ujarnya.
Menurutnya, jika UU mempersulit maka akan menghambat pemerintah mengambil suatu keputusan. "Dan dulu-dulu UU kita banyak yang agak sponsor. Blak-blakan saja sehingga banyak titipan titipan," katanya.
Mantan Gubernur Jakarta tersebut mengimbau agar ke depan hal tersebut harus dihilangkan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Dia mengkritisi isi pidato Jokowi perihal situasi Indonesia yang akan menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya