Presiden Jokowi Minta UMKM Pembuat Masker dan APD Diberikan Insentif Fiskal

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para industri usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD) diberikan insentif fiskal. Hal tersebut, bertujuan untuk mempermudah produksi para pelaku UMKM tersebut.

"Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini," jelas Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Optimalisasi Industri Dalam Negeri Untuk Penanganan Covid-19 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Saat ini, lanjutnya, sudah ada 213 negara yang terkena pademi Covid-19. Dengan meningkatnya negara yang terkena dampak corona membuat seluruh negara merebutkan untuk memperoleh alat kesehatan.

"Kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negera kita terutama industri alat-alat kesehatan kita," jelas Presiden Jokowi .

Sebab itu, kebutuhan bahan baku jangan sampai diekspor ke luar negeri. Dia juga meminta agar para menteri terkait tidak mempersulit perizinan para industri alkes. Kemudian terkait impor bahan baku pun, Presiden Jokowi minta agar bea cukai hingga Kemendag memberikan relaksasi proses perizinan.

"Terutama itu kemendag ada relaksasi yang betul-betul dilakukan sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi betul-betul ada dan membantu mereka," jelas Presiden Jokowi.

Pemerintah Siap Relaksasi Pajak UMKM Tekan Dampak Virus Corona

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah siap melakukan relaksasi pajak dan restrukturisasi kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak wabah Virus Corona atau COVID-19.

"Adapun yang sedang kami usulkan adalah bagaimana ada stimulus agar UMKM tetap bergairah, yaitu dengan mendorong supaya market (pasar) tetap tumbuh," kata Menkop Teten seperti ditulis Antara di Pekalongan, Sabtu (14/3).

Menkop Teten mengatakan implementasi terhadap usulan tersebut akan dibahas pada Senin (16/3). Penundaan kegiatan impor, kata Menkop, dilakukan pemerintah karena banyak kebutuhan dalam negeri yang dikonsumsi atau barang setengah jadi ataupun bahan baku untuk industri besar yang sebenarnya bisa disubtitusi oleh UMKM.

"Kita banyak impor seperti sayur, buah-buahan, bahkan jamur dari China. Lha ini, sebenarnya kan wilayah UMKM yang memiliki banyak buah, dan sayur, cuma sebagian masih tersebar di daerah yang belum terhubung dengan pasar karena urusan logistik," kata Menkop Teten.