Presiden Jokowi nilai masyarakat saat ini maunya serba instan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sebagian masyarakat saat ini inginnya semua serba cepat dan instan. Menurut presiden, program pemerintah membutuhkan proses untuk mencapai hasil.
Pernyataan presiden ini mengacu pada program pemerintah, seperti pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif. Jokowi menilai mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan memerlukan sebuah proses edukasi tidak dalam waktu singkat.
"Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu," kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, dilansir dari laman Setkab.go.id, akhir pekan ini.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Terkait pengalihan subsidi BBM, Presiden Jokowi mengatakan, setiap tahun Rp 300 triliun hanya dibakar dan hilang. Praktik ini sudah berpuluh tahun terjadi. Sesuai data pemerintah, lanjut Jokowi, subsidi BBM 82 persen penikmatnya adalah pemilik mobil.
Kepala Negara menegaskan, mestinya subsidi itu diberikan kepada yang tidak mampu, kepada yang belum sejahtera. "Tetapi itu sebuah putusan yang memang baik. Kami meyakini insya Allah dengan pengalihan subsidi itu, dalam jangka yang sedikit agak menengah, paling tidak insya Allah dalam 2-3 tahun akan kelihatan," papar Jokowi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaDengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong peran strategis BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi sempat bertanya langsung kepada warga tentang kualitas beras yang diterima.
Baca SelengkapnyaBLT El Nino merupakan bantuan dari pemerintah karena musim kemarau yang panjang yang diakibatkan oleh El Nino.
Baca SelengkapnyaJokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca Selengkapnya