Presiden Jokowi soal penghapusan subsidi BBM: Ini memang pahit

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kebijakan yang kini diambilnya yaitu menghapus subsidi BBM, khususnya Premium. Menurut Jokowi sapaan akrabnya, ini merupakan bentuk upaya pemerintah memperbaiki kesalahan masa lalu dengan mengalihkan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Jokowi menyadari, pengalihan dana subsidi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi hasil pengalihan subsidi tidak bisa dilihat secara instan. Masyarakat bertanya tanya dan ingin tahu ke mana uang ratusan triliun ini dialihkan.

"Kita membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya ke mana?," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi setkab di Jakarta, Senin (20/4).

Jokowi menyebut, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, rel kereta apinya jadi, tolnya jadi, pelabuhannya jadi, airport-nya jadi, pengalihan subsidi juga pertanian selesai, nanti akan rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan. "Nanti kalau barangnya nanti jadi, saya yakini kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu," tegas Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dana subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun per tahun itu sangat besar sekali. "Bayangkan kalau lima tahun! Bayangkan kalau sepuluh tahun! Kalau sepuluh tahun sudah lebih dari Rp 3000 triliun, kalau dua puluh tahun berarti Rp 6000 triliun," jelasnya.

Dana subsidi harga BBM selama 10 tahun itu kalau dipakai untuk bikin rel kereta api di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, jalan darat sudah sampai, karena bikin kereta api dari barat sampai ke timur hanya butuh Rp 360 triliun. Kalau dibuat jalan tol, lanjut Jokowi, hampir semua pulau langsung bisa rampung karena jalan tol 1 km itu Rp 60 miliar. Karena itu, kalau Rp 3000 triliun itu bisa mencapai beberapa puluh ribu kilo meter.

"Inilah kesalahan-kesalahan yang ingin kita ubah tapi membutuhkan perubahan pola pikir," kata Jokowi seraya mengakui, bahwa perubahan itu memang di awalnya berat."

Jokowi menyebutkan, uang subsidi BBM akan dialihkan juga untuk irigasi, untuk bibit, untuk pupuk, sehingga yang namanya kedaulatan pangan kita bisa terwujud. “Saya beri target pada Menteri Pertanian dulu 3 tahun untuk beras. Sekarang tidak jadi 3 tahun, tapi 2 tahun," katanya.

Di daerah, dampai pengalihan subsidi BBM diyakini Presiden Jokowi akan kelihatan dalam jangka waktu 3-4 tahun, termasuk di Papua yang akan jadi fokus pemerintah. "Kalau lintas itu jadi nanti kota dengan kota, pulau dengan pulau, provinsi dengan provinsi, semuanya bisa lancar, harga-harga pasti akan turun dan harga-harga pasti akan jatuh. Karena biaya untuk laut di Indonesia, kalau dibanding dengan negara-negara tetangga kita, 2,5-3 kali lipat. Sangat mahal sekali."