Produksi stagnan, pemerintah diminta uji stok ikan di laut RI
Merdeka.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat produksi perikanan tangkap Indonesia hanya sekitar lima hingga enam juta ton dalam satu dekade terakhir. Sementara, produksi perikanan dunia stagnan atau hanya sekitar 84 juta ton.
Atas dasar itu, pemerintah seharusnya mendorong kemandirian industri pengolahan dalam negeri. Kemudian, menyelesaikan uji stok ikan di perairan Indonesia sebelum membuat aturan baru terkait penangkapan ikan bagi nelayan dan pengusaha.
"Uji stok ikan menjadi jawabannya," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, seperti dikutip Antara, Senin (15/2).
-
Apa target produksi perikanan Indonesia di tahun 2025? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Kapan target produksi perikanan 24,58 juta ton dicapai? Produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, sebesar 24,58 juta ton.
-
Kenapa tangkapan ikan nelayan Pantura menurun? Penurunan tangkapan ikan, tekanan tengkulak, dan penguasaan komoditas untuk kegiatan ekonomi membuat masyarakat nelayan Jawa masa kolonial praktis tidak dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih makmur.
-
Kapan Kementan fokus pada produksi padi? 'Yang kedua kita harus mendukung benihnya agar selaras dengan pompa, namun terkait pompa prioritas di pulau jawa kami mendukung, sekalipun di luar pulau jawa untuk dilakukan pompanisasi. Yang lain kita ikut saja apa yang diprogramkan sekarang. Nasdem sepakat mendukung mengatasi hal yang serius,' katanya.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
Abdul merespon wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin membuat aturan pembatasan ukuran kapal maksimal 150 gross tonnage (GT) bagi izin usaha baru di sektor perikanan tangkap.
Menurutnya, kementerian seharusnya terlebih dulu melakukan pengujian stok ikan. Bila hasilnya menunjukkan stok ikan menipis, maka kebijakan pembatasan ukuran kapal tersebut bisa berdampak positif.
"Namun lagi-lagi pelaku usaha besar memerlukan kepastian. Di sinilah KKP perlu membuktikannya," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR-RI Hermanto meminta kementerian mempermudah prosedur pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan.
"Para pemilik kapal di atas 30 gross ton (GT) mengeluhkan sulitnya mengurus surat izin penangkapan ikan di pusat, ini harus jadi dipermudah," katanya.
"Bagi yang nekat melaut berarti mengambil risiko ditangkap atau diperas aparat hukum dan saat ini sudah ada dua kapal yang ditangkap." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca SelengkapnyaSektor perikanan jadi sektor paling rendah terhadap realisasi investasi.
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaTarget yang menjadi indikator utama dalam produksi perikanan itu dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono.
Baca SelengkapnyaPeningkatan PNBP perikanan tangkap dikarenakan standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan sangat efektif, untuk memberi layanan terbaik.
Baca SelengkapnyaProduk-produk ini mengandung minimal 30 persen kandungan ikan, menawarkan variasi menu yang tidak hanya memenuhi selera lokal tetapi juga internasional.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kebutuhan pangan sejalan dengan pertumbuhan laju penduduk.
Baca SelengkapnyaKKP berharap dapat terus menjamin tersedianya sumber daya ikan tuna agar bisa memberikan nilai kesejahteraan serta kontribusi untuk negara.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono mengajak Turki untuk pengembangan budidaya ikan Tuna di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca SelengkapnyaJumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca Selengkapnya