Program Tax Amnesty Jilid II Dinilai Tak Perlu, Ini Alasannya

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah meminta agar pemerintah memikirkan ulang terkait dengan rencana program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Sebab dia memandang, program ini sudah cukup dilakukan di tahun 2016-2017 saja.

"Pengampunan pajak itu dibuat hanya sekali seumur hidup karena secara teori dia berdampak mengubah perilaku dari bayar pajak," katanya dalam kongkow bisnis di Jakarta, Rabu (14/8).

Piter mengatakan, apabila program tax amnesty diberlakukan kembali dikhawatirkan akan mengubah pola perilaku masyarakat wajib pajak. Di mana yang tadinya masyarakat atau pengusaha yang sudah patuh pajak, karena adanya program tax amnesty justru para wajib pajak merasa aman.

"Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan, harus hati-hati dengan perubahan perilaku kalau kita melakukan tax amnesty. Bagaimana mereka yang sebelumnya sudah patuh bagaimana mereka bersikap?," kata dia.

Selain itu, program tax amnesty jilid II akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Sebab, dia menilai adanya program berkelanjutan ini justru lebih banyak sisi negatifnya.

"Menurut saya tidak perlu. Karena itu dampak negatifnya jauh lebih banyak, dari sisi pemerintah sendiri pun itu citranya akan jelek. Karena tidak konsisten dan kedua di mata wajib pajak patuh ini juga jelek. Karena (merasa) seperti dikhianati," jelasnya.

Dia memandang, program tax amnesty jilid II cenderung membuat para wajib pajak yang patuh merasa dirugikan. Ini dikarenakan para pengemplang pajak tersebut seolah-olah merasa dibiarkan oleh pemerintah untuk tetap tidak melaksanakan wajib pajak.

"Jadi menurut saya dari sisi kalau kita pertimbangkan manfaat dan mudaratnya, dari sisi penerimaan juga belum tentu juga banyak. Pengalaman di negara lain, itu semakin sering dilakukan semakin sering turun hasil penerimaan dari tax amnesty. Enggak greget lagi," kata Piter.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Siddhi Widyapratama mengatakan, persoalan utamanya adalah bukan perlu atau tidaknya program tax amnesty ini diberlakukan. Namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mendorong wajib pajak.

"Kita sebagai pengusaha tergabung Apindo segala lapisan mendorong patuh pajak. Dalam arti kita dorong untuk membayar pajak. Di satu sisi kita tidak mau menerima ketidakadilan ada satu yang bayar yang satu tidak," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberi sinyal akan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Dia mengungkapkan, banyak pengusaha yang curhat menyatakan penyesalannya karena tidak sempat ikut Tax Amnesty jilid I.

Padahal ternyata, manfaat dari program tersebut sangat terasa bagi para wajib pajak (wp) terutama sekelas pengusaha besar. Selain itu, dia mengungkapkan karena banyak ketidaktahuan tersebut, peserta Tax Amnesty jilid I yang berlangsung pada 2016-2017 hanya sedikit.

"Yang ikut hanya 1 juta WP. Actually very low than expected. Saya paham ini shock teraphy, tapi mereka tidak yakin," kata dia.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat mengungkit kembali program Tax Amnesty tersebut. "(Presiden) Jokowi juga sampaikan feed back banyak hal," ujarnya. (mdk/idr)