Pungutan BBM tak pas untuk negara yang banyak koruptor

Merdeka.com - Pungutan Dana Ketahanan Energi mulai diberlakukan saat harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar ditetapkan pada 5 Januari 2016. Di mana, harga premium turun sebesar Rp 150 menjadi Rp 7.150 per liter dari saat ini Rp 7.300 per liter. Sementara, solar turun Rp 800 menjadi Rp 5.950 per liter dari Rp 6.700 per liter.

Harga baru itu sudah termasuk pungutan dana ketahanan energi sebesar Rp 200 per liter dan Solar Rp 300 per liter. Diperkirakan, pemerintah bisa meraup dana ketahanan energi sekitar Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun per tahun.

Pungutan dana tersebut tentu menimbulkan polemik di berbagai kalangan karena dianggap merugikan masyarakat. Nantinya, dikhawatirkan masyarakat akan menganggap negatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau menurut saya sebaiknya tidak usah diadain itu pungutan BBM. Soalnya masyarakat bakal berpikir macam-macam tentang pemerintah dan menterinya meskipun tujuannya baik. Kebijakan seperti ini tidak cocok diterapkan di suasana negeri yang banyak koruptornya. Mending kemarin tidak usah iming-imingin masayarakat untuk penurunan BBM," ujar salah seorang mahasiswa Universitas Nasional, Willi Bradus kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (2/1).

Walau sudah terlanjur basah ditetapkan, Willi menyebut sebaiknya pemerintah mengurangi nilai pungutan yang ditetapkan. Dia merasa keberatan dengan nilai yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 200.

"Ya mungkin lebih dikecilkan lagi jadi Rp 50 atau Rp 100. Masyarakat yang kurang mampu terbebani mungkin. Karena BBM pasti dibeli setiap saat dan tidak akan ada habisnya atau pungutannya berdasarkan klasifikasi kendaraannya, semakin tinggi CC semakin tinggi dana pembebanan. biar semua adil, kalau mahasiswa keberatan pasti," jelas dia.

Sementara itu salah seorang pegawai swasta, Ibnu Sani juga mengatakan hal senada. Dia menyebut pemerintah sebaiknya mengoptimalkan pungutan dari pajak daripada membebani rakyat.

"Saya tidak setuju. Daripada pungut dari rakyat kenapa tidak mengoptimalkan dari pajak?," kata Ibnu.

Selain itu, salah seorang karyawati, Erika Dewi, mengatakan seharusnya pemerintah membebankan dana ketahanan energi dari pos anggaran lain bukan dari masyarakat.

"Saya tidak setuju, karena pemerintah sebetulnya bisa mengambil dana ketahanan energi itu dari pos anggaran lain, bukan di lempar ke masyarakat," tukas Erika.