Reklamasi pantai Jakarta, KKP siap diskusi dengan Ahok
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan siap duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas reklamasi pantai utara Jakarta.
"Kami kan sama-sama pemerintah, kami akan diskusikan. Jadi mau ada koreksi atau nggak soal izin reklamasi, ada 3 hal dasar, ekosistem, sosial ekonomi, dan tanah untuk reklamasinya harus jelas kan ada reklamasinya itu seperti apa, penting untuk kita untuk dingin dulu, duduk bareng, menjelaskan semua ini," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Setyamurti Poerwadi, Jakarta, Kamis (7/5).
Brahmantya menegaskan, pihaknya memang telah mengeluarkan rekomendasi terkait reklamasi. Namun, rekomendasi itu bukan untuk pantai utara Jakarta, melainkan Tanjung Carat, Sumatera Selatan.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Dimana diskusi Kemensos berlangsung? Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewujudkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas terus ditingkatkan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dalam penyelenggaraan Diskusi Reflektif Penanganan Disabilitas secara Inklusif, Holistik, dan Integratif, di Aula Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa yang dibahas Kemnaker dengan Dubes RI untuk PEA? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Kenapa LAMR Pekanbaru diajak diskusi oleh Kombes Jeki? 'Kami meminta dukungan kepada LAMR Kota Pekanbaru untuk bersinergi menciptakan pemilu yang damai,' kata Kombes Jeki.
-
Apa yang dibahas dalam diskusi antara polisi dan admin medsos di Pekanbaru? Dalam diskusi tersebut, atmosfer yang cair terlihat, dan admin media sosial memberikan respon positif terhadap inisiatif polisi. Jarwo, seorang perwakilan admin, menyambut baik langkah Kasat Reskrim dalam merangkul mereka. 'Kami mengapresiasi peran admin media sosial dalam melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, tetapi juga mengingatkan akan kebutuhan verifikasi lebih lanjut untuk menangkal berita hoax,' kata Bery Rabu (17/1).
"Terkait izin rekomendasi dari KKP, memang dari informasi yang ada, saat ini hanya satu, yaitu di Tanjung Carat, Sumatera Selatan, seluas 3.000 hektare untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api."
Untuk reklamasi Teluk Benoa, kata Brahmantyo, pihaknya juga belum mengeluarkan izin maupun rekomendasi. sebab, analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal untuk itu belum tuntas.
"Saat ini dalam proses Amdal, udah itu aja. Prosesnya masih di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS dan Golkar Mulai Dekat jelang Pilkada DKI, Mau Usung Siapa?
Baca SelengkapnyaKetiganya tampak berbincang dekat tulisan 'Semanggi'. Ahok terlihat menjelaskan proyek jembatan Simpang Susun Semanggi.
Baca SelengkapnyaRencana pertemuan antara PKB dengan PDIP bisa saja terjadi dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS punya rekam jejak historis dalam bekerja sama.
Baca SelengkapnyaTema debat hingga kini masih digodok oleh KPU. Seputar isu RPJMN.
Baca SelengkapnyaPKS juga memastikan membuka komunikasi tidak hanya ke NasDem dan PKS, melainkan juga dengan partai politik lain.
Baca SelengkapnyaGubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan bakal menggandeng partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaKomunikasi tersebut bertujuan untuk meminta masukan terkait program-program unggulan yang akan dilanjutkan dan ditingkatkan
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, partainya bakal bekerja sama dengan PKB di berbagai wilayah.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, nantinya banyak kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah dan DPRD.
Baca Selengkapnya