Rencana beli gas 3 kg wajib pakai kartu, DPR sebut tidak cerdas

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berencana menerapkan sistem distribusi tertutup untuk penjualan gas 3 kg. Pertimbangannya, selama ini penjualan gas 3 kg tidak tepat sasaran. Dikonsumsi orang mampu, bukan orang miskin.

Sempat beredar kabar, pemerintah menerapkan sistem distribusi tertutup dengan penggunaan 'kartu sakti Jokowi'. Namun Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mengkritik dengan menyebut sistem pendistribusian tertutup yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan salah.

"Itu suatu kebijakan yang tidak smart. Bikinlah yang smart, jangan tertutup. Kalau pakai distribusi tertutup, orang akan jual jatah. Sekarang sudah tidak zamannya lagi dijatah," tegas Kardaya dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA yang digagas RRI, merdeka.com, dana mitra lingkungan (DML), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Institut Komunikasi nasional (IKN)di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (8/3).

Kardaya justru menuding pemerintah mau gampangnya sendiri dengan penerapan sistem distribusi gas elpiji secara tertutup. Tidak dipertimbangkan masalah-masalah baru di kemudian hari.

"Kalau lakukan distribusi tertutup itu cari gampangnya saja. Perihal nanti masalahnya seperti apa ya gimana nanti. Ini elpiji 3 kg kalau meleng sedikit bisa dibawa, lalu disuntik. Ini suatu kebijakan yang mencreate kesalahan," tuturnya.

Dalam prinsip pengelolaan migas nasional, kata dia, jika pemerintah ingin mengatur konsumsi kuncinya ada di pengaturan harga. Menurutnya, pengaturan dan penentuan harga jauh lebih efektif daripada distribusi tertutup.

Saat ini, ada dua pihak yang berhak menentukan harga. Gas 12 kg ditentukan Pertamina, sedangkan gas 3 kg karena disubsidi maka ditetapkan harganya oleh pemerintah. Dia menyarankan agar penentuan harga gas diserahkan penuh pada Pertamina.

"Artinya you (Pertamina) urusin elpiji. Kalau harga naik dan mereka yang menaikkan itu harus tanggung jawab. Nah kalau sekarang yang memutuskan harga 3 kg beda lagi dengan yang memutuskan harga 12 kg," jelasnya.

Sebelumnya, Warga Sepatan, Banten, Neneng (43) mengatakan pembelian elpiji subsidi dengan menggunakan kartu 'sakti' merepotkan masyarakat. Apalagi, banyak warga miskin yang belum terdata dengan baik.

"Itu merepotkan. Kita harus bawa kartu ke agen yang lokasinya jauh dari tempat tinggal kita," kata Neneng yang ditemui di Tangerang, Banten, Kamis (5/3).

Media Manager Pertamina Adiatma Sarjito mengatakan, pembelian elpiji subsidi dengan kartu 'sakti' merupakan upaya paling sederhana sebagai implementasi penerapan distribusi tertutup. Pertamina siap menerapkan aturan ini.

"Itu yang paling sederhana. Soalnya yang paling tahu rakyat miskin dan enggak miskin kan itu RT dan RW atau Pemda lah. Dari situ kita kasih kartu, dia yang boleh beli jadi enggak semua orang boleh beli seperti sekarang," ujar dia. (mdk/noe)