Respons Kemenkeu Soal Kritik Bupati Meranti Terkait Skema Dana Bagi Hasil

Merdeka.com - Bupati Meranti Muhammad Adil tuai kontroversi usai menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Bukan tanpa alasan, menurutnya, Kementerian Keuangan tidak pernah memberi kejelasan soal skema dana bagi hasil daerah.

Terkait hal tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin menilai, pemerintah daerah harus lebih diperhatikan. Mengingat banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat.

"(Terkait Meranti) ini menunjukan daerah ke depan harus diperhatikan karena masalah ke depan hampir tidak bisa diselesaikan oleh pusat, daerah harus kuat," kata Rahadian dalam diskusi INDEF: Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023 di ITS Tower, Jakarta Selatan, Rabu (14/12).

Secara umum dana transfer pemerintah pusat ke daerah semakin lama semakin besar nominalnya. Ini menunjukkan pemerintah pusat telah hadir dengan memberikan anggaran yang besar untuk Pemda dalam mengatasi masalah yang ada di daerah.

"Artinya peran daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional itu semakin besar," kata dia.

Hanya saja, Rahadian mengatakan tidak semua masalah di daerah bisa diselesaikan oleh fiskal. Misalnya terkait tingkat inflasi daerah yang penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh kepala daerah.

"Inflasi itu terkendali karena ada TPIP dan TPID, jadi ada kerjasama dengan daerah. Untuk masalah-masalah lain juga sama, jadi peran pemerintah daerah mesti diperkuat," tuturnya.

Di sisi lain pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kehadiran regulasi ini pun bertujuan untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi lebih baik lagi.

"Jadi UU HKPD ini sebagai alat untuk memperbaikinya," kata dia mengakhiri.